Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi ancaman bencana alam merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah daerah terus menguatkan koordinasi dengan BNPB, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Pilkada 9 Desember 2020 Jadi Hari Libur Nasional

"Fenomena La Nina dapat memicu hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di seluruh wilayah Indonesia pada Desember 2020 hingga Januari dan Februari 2021. Ini yang harusnya menjadi perhatian di tengah bangsa ini akan menyelenggaran pesta demokrasi," kata Azis kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Baca juga: SMRC Sebut Mayoritas Publik Ingin Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan, Ini Penjelasannya

Baca juga: Kecelakaan Maut Rombongan Kampanye Pilkada Mamuju, Mobil Terjun ke Jurang

Merujuk kepada catatan sejarah, sambung Azis, erupsi Gunung Merapi 2010 mengakibatkan banjir lahar dingin terjadi pascaerupsi dan kemudian merusak banyak rumah milik warga yang berada di wilayah lereng dan hilir sungai.

"DPR mengingatkan pula, komunikasi antar lembaga ditingkatkan. Berikan rasa aman kepada rakyat di tengah kondisi bangsa yang masih dihantui dengan sebaran Virus Corona," ujarnya.

Seluruh komponen yang terlibat dalam mitigasi kebencanaan agar melihat lebih jauh melalui overlay data dan analisa.

Tidak hanya merujuk pada catatan kerawanan dari sisi erupsinya saja.

Sehingga cakupan mitigasi menjadi lebih luas dan dampak risiko bencana dapat dikurangi dengan sebaik mungkin.

"Risiko bencana, tentu akan menggangu gelaran pesta demokrasi mendatang. Ada kegundahan yang berlipat di hati masyarakat. Anda bayangkan setelah diterpa sebaran Covid-19, lalu ada ancaman bencana. Maka kembali DPR menekankan adanya skenario darurat menjelang hari H Pilkada," ucapnya.

Tidak cukup sebenarnya identifikasi itu hanya membuat peta rawan erupsi atau kebencanaan saja. KPU, Bawaslu dan unsur terkait diharapkan bisa membuat opsi mengamankan hasil Pilkada.

Dari surat suara hingga perangkat penyelenggara.

"DPR meminta jangan abaikan tanda-tanda alam. Penyelenggaran Pilkada harus memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara," pungkas Azis.