Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal iPod yang menjadi suvenir dalam pernikahan Rizky Aulia dengan Rezky Herbiyono.

Rizky merupakan putri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan eks Staf Ahli Bidang Politik & Hukum Kemenpan RB Tin Zuraida.

Jaksa KPK menanyakan soal iPod itu kepada Supriyono Waskito Adi, anak buah Rezky di PT Herbiyono Energy dalam sidang kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA dengan terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

"Suvenir?" tanya Jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/12/2020).

"iPod Apple, saya yang bawa. Belinya ke Pak Efendi," jawab Supriyono.

Ketika Jaksa KPK menanyakan lebih lanjut mengenai harga iPod yang dimaksud, Supriyono mengaku lupa.

Baca juga: iOS 14 Resmi Diluncurkan, Ini Fitur Lengkap & Daftar iPhone Serta iPod yang Bisa Update

"Nilai iPod berapa?" tanya Jaksa Takdir.

Lupa. Di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Rp250 juta," jawab Supriyono.

Diketahui, sosok Nurhadi sempat mengundang sorotan media ketika para undangan yang menghadiri pernikahan anaknya mendapatkan suvenir iPod pada Sabtu (15/3/2014) silam di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Dalam resepsi tersebut, para tamu mendapatkan iPod Shuffle sebagai suvenir.

Undangan yang disebar berjumlah 2.500, termasuk ke para pejabat.

Bentuknya kotak dan berukuran sebesar majalah. Ketika dibuka, undangan mirip pajangan foto.

Di dalam undangan itu terdapat semacam kartu yang menggunakan barcode.

Kartu ini bisa ditukarkan dengan cendera mata berupa iPod Shuffle 2 GB yang nilainya saat itu sekira Rp699 ribu.

Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono sebelumnya didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp 83 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan.

Baca juga: Menantu Nurhadi Disebut Sudah Kembalikan Uang Rp35 Miliar ke Hiendra Soenjoto

Untuk suap, Nurhadi dan Rezky menerima uang sebesar Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Hiendra sendiri merupakan tersangka KPK dalam kasus yang sama dengan para terdakwa.

Uang Rp45 miliar lebih itu diberikan agar kedua terdakwa mengupayakan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi.

Awal mula gugatan, pada 27 Agustus 2010 Hiendra melalui kuasa hukumnya Mahdi Yasin dan rekan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN. Hal itu sebagaimana register perkara nomor: 314/Pdt.G/2010/PN Jkt.Ut.

PN Jakarta Utara mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa depo container tetap sah dan mengikat serta menghukum PT KBN membayar ganti rugi materiel kepada PT MIT sebesar Rp81.778.334.544.

Tak terima, PT KBN mengajukan banding.

Namun lagi-lagi upaya hukum mereka kandas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun di tingkat kasasi, MA dalam putusannya nomor 2570 K/Pdt/2012 menyatakan bahwa pemutusan perjanjian sewa-menyewa depo container adalah sah dan menghukum PT MIT membayar ganti rugi sebesar Rp6.805.741.317 secara tunai dan seketika kepada PT KBN.

PT KBN lantas bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan aanmaning/teguran.

Mengetahui akan dieksekusi, Hiendra meminta bantuan kakaknya Hengky Soenjoto untuk dikenalkan dengan advokat Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky.

Dalam pertemuan di cafe Vin+ Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Hiendra meminta Rahmat menjadi kuasanya dalam permohonan PK perkara gugatan dengan PT KBN sekaligus mengurus penangguhan eksekusi.

Satu bulan usai pertemuan, tepatnya tanggal 20 Agustus 2014, Hiendra memberi surat kuasa kepada Rahmat sekaligus memberi uang Rp300 juta dan cek OCBC NISP atas nama PT MIT nomor NNP 218650 sejumlah Rp5 miliar yang bisa dicairkan setelah permohonan PK didaftarkan ke MA.

Pada 25 Agustus 2014, Rahmat mendaftarkan permohonan PK dan permohonan penangguhan eksekusi.

Beberapa hari kemudian, tutur Jaksa, Hiendra mencabut kuasa yang telah diberikan dan melarang Rahmat mencairkan cek Rp5 miliar.

"Namun pada kenyataannya Hiendra meminta terdakwa II (Rezky) yang merupakan menantu sekaligus orang kepercayaan terdakwa I (Nurhadi) untuk pengurusan perkara tersebut, padahal diketahui pada saat itu, terdakwa II bukanlah advokat," ucap Jaksa sebagaimana surat dakwaan.

Lebih lanjut, Nurhadi dan Rezky juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000. Nurhadi disebut memerintahkan Rezky untuk menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali secara bertahap sejak 2014-2017.

Penerimaan uang di antaranya dari Handoko Sutjitro (Rp2,4 miliar); Renny Susetyo Wardani (Rp2,7 miliar); Donny Gunawan (Rp7 miliar); Freddy Setiawan (Rp23,5 miliar); dan Riadi Waluyo (Rp1.687.000.000).