TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara mengharapkan bantuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2021.

Tahun depan, Kemensos akan meningkatkan cakupan data penerima bantuan sosial di DTKS dari 40 persen menjadi 60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah.

"Kerjasama dan dukungan BPS penting untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid. Apalagi ketika cakupan penerima bantuan sosial ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen untuk tahun depan," ujar Juliari melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020). 

Baca juga: Kemensos Terjunkan Relawan Pelopor Perdamaian dan Pemulihan Sosial di Wilayah Bencana

Kemensos dan BPS telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua instansi dalam pemutakhiran DTKS.

Juliari mengatakan, ruang lingkup PKS meliputi tugas BPS membuat model pemeringkatan, merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi dan validasi.

"Kemudian menyusun pedoman pelaksanaan pemutakhiran DTKS, workshop, bimbingan dan pemantapan verifikasi dan validasi, dan jaminan kualitas," ujar Juliari. 

Baca juga: Kemensos Siap Kerahkan Tim Psikososial Bantu Penanganan Covid-19 di RS Wisma Atlet

Juliari mengungkapkan BPS akan memfasilitasi pelatihan instruktur dan SDM pelaksana lapangan yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021. 

BPS saat ini sedang menyiapkan bahan pelatihan tersebut yang pesertanya terdiri dari 15 orang Master Instruktur Utama, 80 orang Instruktur Nasional, 1.640 Instruktur Daerah, 83.390 orang Enumerator, 16.687 orang Pengawas, dan 8.732 orang Koordinator Kecamatan.

"Perluasan cakupan data ini diharapkan dapat mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan,” ungkap Juliari. 

Dalam waktu dekat direncanakan akan dilakukan sosialisasi pemutakhiran DTKS kepada Kementerian dan Lembaga lain dan Pemerintah Daerah, untuk meminta dukungan pelaksanaan pemutakhiran DTKS 2021.