Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lantas siapakah yang pantas mengisi kursi menteri yang kosong tersebut?

Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih memilih politikus Gerindra Sandiaga Uno, ketimbang Fadli Zon untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Bursa Calon Pengganti Edhy Prabowo, Ada Nama Sandiaga Uno hingga Fadli Zon

Baca juga: Sandiaga Usulkan 2 Formula Keluarkan Indonesia dari Jurang Resesi

"Dugaan saya Menteri KKP masih akan dijadikan jatah Gerindra. Jadi siapa yang diajukan Gerindra yang akan jadi pertimbangan. Bila yang diajukan Fadli Zon dan Sandi, dugaan saya peluangnya lebih besar Sandi,” kata Djayadi, Rabu (2/12/2020).

Pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini mengatakan, posisi Sandi yang pernah menjadi calon Wakil Presiden dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadi salah satu alasan kuatnya.

Pegalaman Sandi sebagai pengusaha, menurut dia, bisa akan lebih diperlukan Jokowi untuk membantu memulihkan ekonomi dari bidang kelautan dan perikanan serta maritim secara umum.

Namun, kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, lanjut dia, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar.

“Kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar,” jelasnya.

Paling tidak kata dia, masuknya Fadli Zon ke dalam kabinet, akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di sisa pemerintahan hingga 2024 mendatang.

“Secara politik, kalau Fadli Zon yang jadi diajukan oleh Gerindra, saya kira Jokowi tidak keberatan karena itu akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan,” jelas Djayadi Hanan.

KSP: Bisa Profesional, Bisa dari Parpol

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan Presiden akan memutuskan segera pengganti Edhy tersebut.

Saat ini Presiden sedang menimbang-nimbang siapa sosok yang tepat mengisi kursi KKP.

"Belum tahu ya, Presiden pasti banyak pertimbangan. Tapi saya kira pasti akan segera diputuskan siapa penggantinya," kata Donny kepada wartawan, Minggu, (29/11/2020).

Presiden menurut Donny membutuhkan waktu untuk mencari sosok yang tepat menggantikan Edhy Prabowo.

Kompetensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mencari orang nomor satu di KKP.

"Tentu saja kompetensi. Kemudian integritas, kemudian rekam jejak di sektor kelautan," katanya.

Terkait latarbelakang pengganti Edhy Prabowo nantinya, menurut Donny ada banyak kemungkinan.

Mulai dari profesional hingga memiliki latarbelakang partai. Yang pasti menurutnya tiga syarat utama terpenuhi.

"Ya bisa profesional, bisa dari parpol. Sejauh memenuhi kriteria itu," pungkasnya.

Gerindra Buka Suara soal Penggantian Posisi Edhy Prabowo

Ketua harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara soal pengunduran diri Edhy Prabowo dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Ia mengatakan, surat pengunduran diri dari Edhy Prabowo sudah diterima pihak partai.

Partai Gerindra akan mempersiapkan pengganti Edhy agar partai tidak terganggu jelang Pilkada serentak.

"Tentunya pengunduran dari Pak Edhy Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai.

"Kami akan segera siapkan penggantinya," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Apresiasi Kerja KPK soal Penangkapan Edhy Prabowo, Fadli Zon: Semoga Bisa Temukan Harun Masiku

Baca juga: Sandiaga Uno dan Fadli Zon Siapa yang Paling Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi

Baca juga: Kementerian Kelautan & Perikanan Stop Sementara Ekspor Benih Lobster Pasca OTT Menteri Edhy

Lalu, soal penggantian Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, Partai Gerinda menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, Jokowi memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk memilih menterinya.

"Itu hak prerogatif presiden, dan kita belum bicara atau belum mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," kata Dasco.

Alasan Fadli Zon Bisa Jadi Menteri Gantikan Edhy Prabowo

Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari, mengungkapkan alasan Fadli Zon bisa menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menggantikan Edhy Prabowo.

Qodari menuturkan nama Fadli Zon bisa jadi calon utama pengganti Edhy Prabowo karena dekat dengan Prabowo Subianto.

Hal ini berdasarkan pola sebelumnya, yang menurut Qodari, sosok menteri cenderung dekat secara pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo."

"Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari, Kamis (26/11/2020), dilansir Tribunnews.

Baca juga: KPK Duga Ada Eksportir Benih Lobster Lain yang Suap Edhy Prabowo

Baca juga: Edhy Prabowo Belanja Barang Mewah Pakai Uang Suap, Tas Louis Vuiton hingga Jam Rolex

Lebih lanjut, Qodari menilai Fadli Zon bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan jika menjadi pengganti Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Qodari, Fadli Zon paling aktif mengkritik pemerintahan.

"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan, sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan."

"Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," bebernya.

Istana Tunjuk Mentan Gantikan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara) menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Alasannya, Luhut melakukan perjalanan dinas luar negeri selama 2-10 Desember 2020 sehingga harus digantikan sementara.

Baca juga: Gatra Awards Menganugrahi Mentan Syahrul Sebagai Penjaga Pangan dan Pelecut Ekspor

Baca juga: Permudah Alur Distribusi Pupuk Subsidi, Mentan Syahrul Launching Simluhtan dan e-RDKK

Hal ini tertuang dalam dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020. Surat bertanggal 2 Desember 2020 itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Pada intinya memohon izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020," tulis Praktino dalam surat itu, sebagaimana dilihat Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Alasan tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi. Jodi mengatakan, selama 2-10 Desember Luhut berada di Tokyo untuk melakukan roadshow dan bertemu investor.

"Betul. Pak Menko Marves dan Pak Erick Thohir sedang di Tokyo untuk melakukan roadshow sovereign wealth fund dan pertemuan dengan investor," kata Jodi kepada Kompas.com, Rabu.

Oleh karena Luhut harus melakukan perjalanan dinas luar negeri, melalui suratnya Pratikno pun meminta Presiden Joko Widodo menunjuk Mentan Syahrul untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Mensesneg Pratikno untuk menggantikan Edhi Prabowo.

Ihwal penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim dibenarkan oleh juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Jokowi) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP Ad Interim,” kata Jodi saat dikonfirmasi pada Rabu (25/11/2020).

Penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga disampaikan lewat Surat Edaran No : B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun Edhy Prabowo menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.

Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) malam pukul 23.45 WIB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Istana Tunjuk Mentan Gantikan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim..."