Tribun

OTT Menteri KKP

Sarah soal Tuduhan Izin Ekspor Benih Lobster Dikaitkan Pilwalkot Tangsel: Menggerus Elektabilitas

Rahayu Saraswati menilai apa yang menimpa dirinya terkait keterlibatan perusahaannya sebagai pelaku ekspor benih lobster sangat menggerus elektabilita

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Sarah soal Tuduhan Izin Ekspor Benih Lobster Dikaitkan Pilwalkot Tangsel: Menggerus Elektabilitas
Tribunnews/Jeprima
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut satu, Muhamad-Rahayu Saraswati mengikuti Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Kompas TV di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2020). Debat publik tersebut mengusung tema Mewujudkan Masyarakat Tangsel yang Sehat, Berkarakter, Maju, dan Sejahtera. Tribunnew/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati menilai apa yang menimpa dirinya terkait keterlibatan perusahaannya sebagai pelaku ekspor benih lobster sangat menggerus elektabilitasnya sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan.

"Kalau dikaitkan dengan Pilkada, ini jadi 'makanan umum' dan menggerus elektabilitas," kata Saras dalam konferensi pers di Cafe Jetski, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

Dirinya mengatakan isu ini seolah-olah dimainkan, bahkan ketika dirinya sudah memberikan klarifikasi dengan mengundang pakar kelautan tak hanya soal lobster di kanal Youtube miliknya.

"Saya setuju dengan Pak Hashim ada konotasi politiknya yang mana terus dan terus kami dijadikan sasaran untuk tuduhan, dan yang enggak fairnya lagi bahwa kawan-kawan media yang seharusnya bisa menjadi pilar demokrasi untuk menyampaikan kebenaran. Itu banyak yang justru mendukung dengan menyebarkan tuduhan tersebut," katanya.

Sarah kembali menegaskan dia hanya ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan maritim yang melimpah, terlebih saat ini Indonesia kalah dengan negara seperti Vietnam yang sudah berada di depan dalam hal ketahanan pangan, khususnya lobster.

Baca juga: Kekecewaan Prabowo Saat Edhy Ditangkap KPK: Dia Anak yang Diangkat dari Selokan 25 Tahun Lalu

"Yang disayangkan kok kami yang ingin melakukan hal yang istilahnya berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia justru terus dan terus (dituduh)," katanya.

Dirinya berharap semoga apa yang disampaikan olehnya dan sang ayah maupun kuasa hukumnya Hotman Paris dapat meluruskan semua tuduhan dan isu yang beredar.

"Bahwa kita bukan pelaku ekspor, izinnya juga belum didapatkan. Walaupun kita sudah melakukan budidaya, kami ingin membantu nelayan-nelayan yang hasilnya berasal dari kekayaan alam kita," pungkasnya.

Kebingungan saat Tahu Namanya Dicatut dalam Permasalahan Boikot Produk Perancis, Hotman Paris Cuma Bisa Geleng-geleng Kepala: Kenapa Pinjam Nama Hotman Paris untuk Nyindir?
Kebingungan saat Tahu Namanya Dicatut dalam Permasalahan Boikot Produk Perancis, Hotman Paris Cuma Bisa Geleng-geleng Kepala: Kenapa Pinjam Nama Hotman Paris untuk Nyindir? (Rangga/Grid.ID)

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Hashim Djojohadikusumo, Hotman Paris Hutapea menyebut bahwa keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusomo, belum memiliki izin ekspor benih lobster.

Hal ini untuk menjawab isu yang beredar bahwa perusahaan keluarganya, yakni PT Bima Sakti Mutiara, ikut masuk dalam pusara kasus yang menimpa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Edhy sendiri ditangkap KPK terkait dugaan kasus izin ekspor benih lobster.

"Empat kelengkapan ekspor dia (Sarah) belum dapat artinya belum punya izin ekspor lengkap. Artinya belum pernah ekspor dan tidak pernah nyogok untuk dapatkan hal itu," kata Hotman dalam konferensi pers di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

Berikut sepak terjang sosok Edhy Prabowo yang tengah menjadi sorotan publik menjadi tersangka dugaan kassu korupsi. Ia dikenal sebagai tangan kanan Prabowo Subianto.
Berikut sepak terjang sosok Edhy Prabowo yang tengah menjadi sorotan publik menjadi tersangka dugaan kassu korupsi. Ia dikenal sebagai tangan kanan Prabowo Subianto. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Adapun keempat kelengkapan tersebut yakni sertifikat budi daya lobster, sertifikat instalasi karantina ikan, cara pembibitan yang baik, dan surat penetapan waktu pengeluaran ekspor.

Hotman mengatakan, baik Hashim maupun Saras yang notabenenya masih keluarga dengan Prabowo Subianto, bahkan sampai Edhy ditangkap pun belum mendapatkan empat kelengkapan tersebut.

Padahal, di satu sisi, ada perusahaan-perusahaan lain yang sudah mendapatkan izin. Jumlahnya disebut Hotman bahkan mencapai puluhan.

"Ini yang disesalkan dia (Saras) sebagai ponakan Prabowo dapat diskriminasi. Ada 60 sudah dapat izin. Mereka oleh pengusaha jago lobi sudah dapat, tapi dia sampai hari ini, sampai ditangkap menterinya, izin ekspor belum ada," ujarnya.

Hotman mengatakan, Saras menginginkan perusahaannya mendapatkan izin tanpa ada lobi-lobi yang sifatnya transaksional.

"Dia mau tempuh jalur resmi tanpa sogokan," pungkas Hotman.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas