Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Jokowi memberikan perhatian lebih besar untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Budi Arie saat membuka sosialisasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Swiss-Belhotel Sorong, Kamis (3/11/2020).

Menurutnya, salah satu kepedulian Presiden Jokowi dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, diwujudkan melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. 

Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. 

Dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2021, anggaran dana yang akan dikucurkan mencapai Rp 72 triliun. 

Baca juga: Kades dan Kontraktor di Timor Tengah Utara Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa

Baca juga: Sikapi Papua Barat dan Sigi, DPR Sudah Komunikasi Langsung dengan Presiden Jokowi

“Nah, karena itu kesempatan yang sudah diberikan lewat dana desa, ini harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh desa di Indonesia. Saya berharap desa-desa di Papua Barat ini bisa tergerak untuk menjadi desa maju. Kata kunci dari kemajuan desa adalah SDM,” kata Budi.

“Kita bicara rumus maju apa sih? Orangnya. Orangnya mau maju atau tidak. Mau dikasih fasilitas apapun, duit sebesar apapun kalau tidak ada keinginan untuk maju ya tidak akan maju. Saya mengharapkan,  mudah-mudahan provinsi Papua Barat tidak tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar Papua dan Papua Barat tidak tertinggal dari provinsi-provinsi lain, karena kesempatan sudah diberikan.  

Baca juga: Pengawasan Dana Desa Perlu Perhatian Serius di Masa Pandemi

Menurutnya, dana desa adalah instrumen distribusi keadilan masyarakat dan kemajuan desa.

Selain dana desa, tambah Budi Arie, bentuk perhatian lain dari Presiden adalah terkait internet atau infrastruktur digital. 

Ia mengatakan, masih ada 12.500 lebih desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet dan mayoritas berada di daerah timur Indonesia.

“Ketika Pak Presiden mendapat data 12.500 lebih desa di Indonesia timur tidak memiliki akses internet, maka dalam rapat terbatas kabinet Presiden sudah menugaskan Kemenkominfo. Di tahun 2022, Presiden meminta seluruh desa di Indonesia harus memiliki akses internet," jelas Budi Arie.

Sebagai informasi, dalam  sosialisasi ini juga dihadiri anggota komite III DPR RI, Yance Samonsabra, kemudian Wakil Wali kota Sorong, Pahimah Iskandar, dan Direktur Sumber Daya Alam Pengembangan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Mulyadin.

Selian itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Se-Provinsi Papua Barat, Tenaga Ahli kabupaten, serta Pendamping Desa.