TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyoroti sistem kaderisasi di tubuh Polri.

Satu di antara yang jadi sorotan Neta adalah belum digantinya Komjen Pol Heru Winarko yang saat ini menjabat Kepala BNN.

Padahal perwira tinggi bintang tiga itu sudah pensiun sejak 1 Desember kemarin.

"Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak promoter. Hal ini terlihat dari belum dimutasinya Kepala BNN Komjen Pol Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah pensiun sejak 1 Desember 2020. Sementara ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember tapi sudah dimutasi sejak November lalu," ujar Neta, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Kompolnas Gelar Focus Group Discussion Terkait Pengumpulan Bahan Kriteria Calon Kapolri

Menurut Neta, hal itu patut disayangkan, karena dapat mengganggu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya.

Lebih lanjut, ia mengaku mendapat informasi, belum dimutasinya Kepala BNN akibat adanya tarik menarik di internal elit Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan kapolri.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet dan Calon Kapolri, Istana: Tunggu Saatnya

"Ada elite yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Namun ada yang hendak “mengunci” posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga (Komjen),” ujar Neta.

Neta Juga menjelaskan, belakangan beredar kabar di internal Polri bahwa Kabaintelkam Irjen Ricko akan didorong menjadi Kepala BNN.

Baca juga: 5 Komjen Disebut Berpeluang Menjadi Calon Kapolri Menggantikan Idham Azis, Siapa Saja Mereka?

Pasalnya, Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Rizieq dan kasus lainnya, Baintelkam Polri dinilai kedodoran.

Dan posisi Irjen Ricko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas di bidang intelijen tapi tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri.

“Dengan maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh. Situasi Kamtibmas maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak. Tak pelak, setelah menjadi Kapolda metro jaya, selain menjaga kamtibmas ibukota tugas utama Irjen M Fadil adalah menuntaskan kasus kasus yang diduga melibatkan Rizieq."

"Sebab dicopotnya Nana dan tampilnya Fadil adalah akibat kerumunan massa yang dilakukan Rizieq. Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Dengan pengalamannya selama ini dan kapabilitas yang mumpuni. IPW berkeyakinan Fadil mampu menuntaskannya,” jelasnya.

Baca juga: Bursa Calon Kapolri Mengerucut, Hanya 5 Komjen Ini yang Dinilai Paling Berpeluang Jadi TB1

Lebih lanjut, Neta sendiri mengaku heran lantaran Kapolri Jenderal Pol Idham Azis belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Pol Heru Winarko.

"Sepertinya antara Kapolri dan Presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yang dipilih untuk menggantikan Komjen Pol Heru di BNN. Apakah Irjen Pol Nana, apakah Irjen Pol Fadil, apakah Kapolda Riau, apakah Kapolda Jabar, apakah Irjen Pol Petrus Golose, dan apakah Kabaintelkam Komjen Pol Rycko," ungkapnya.

"Lambannya Kapolri dalam menunjuk kepala BNN yang baru menjadi tanda tanya sendiri. Jika yang terpilih menjadi Kepala BNN nantinya adalah Petrus Golose, berarti peluang para jenderal bintang dua untuk masuk dalam bursa calon kapolri pun tertutup. Artinya bursa calon Kapolri hanya akan diisi para jenderal bintang tiga Polri," tandasnya.

Istana: Presiden yang menentukan

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo punya kunci sendiri untuk menentukan calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis pada awal 2021.

"Presiden juga punya kunci sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Moeldoko tak mau menjawab secara pasti ihawal nama-nama yang dianggap potensial sebagai calon Kapolri.

Ia juga tak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana telah mengantongi tiga nama calon Kapolri.

Menurut Moeldoko, dirinya tak masalah jika masyarakat berspekulasi terkait hal ini.

Ia menyebut, publik punya hak untuk berkalkulasi.

"Biarkan masyarakat berspekulasi, biarkan masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu," kata dia.

Bursa calon Kapolri

Pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan berganti dalam waktu tak lama lagi.

Jenderal Pol Idham Azis akan menanggalkan jabatan Kapolri karena memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang.

Jelang pensiunnya Jenderal Idham Azis itu, bursa calon Kapolri pun kembali mencuat ke publik.

Nama-nama Jenderal polisi yang potensial kembali didengungkan ke publik lewat serangkaian prediksi dan pengamatan.

Salah satunya Indonesia Police Watch (IPW) yang mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang bisa ikut bursa calon Kapolri.

Namun dari 13 perwira tinggi bintang 3 itu, menurut IPW hanya 5 Komjen yang berpeluang besar menjadi Kapolri berikutnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, dari 13 Komjen, enam di antaranya bertugas di internal Polri. Sisanya delapan Komjen bertugas di luar Polri.

"Meski Komjen yang bertugas di internal Polri lebih berpeluang menjadi Kapolri, namun Komjen yang bertugas di luar kepolisian juga tetap memiliki peluang cukup besar. Di masa lalu ada Sutanto, Da’i Bachtiar, dan Tito Karnavian yang menjadi Kapolri setelah bertugas di luar Polri, yakni di BNN dan BNPT," kata Neta dalam rilis kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Menurut Neta, di internal Polri ada tiga Komjen yang berpeluang besar menjadi Kapolri.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang pernah menjadi Asrena Polri dan Kapolda Metro Jaya serta berpengalaman mengendalikan situasi Jakarta saat Pilpres 2019.

Kemudian Kabaharkam Komjen Agus Andriyanto yang pernah bertugas di daerah keras sebagai Kapolda Sumut.

Dan terakhir Kabareskrim Komjen Sigit Listyo yang pernah menjadi Ajudan Presiden Jokowi dan Kapolda Banten.

Nama Sigit sendiri belakangan memang bersinar karena kepemimpinannya, termasuk yang menonjol adalah saat dia memimpin penangkapan buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

Adapun di luar Polri menurut IPW ada dua nama yang juga punya peluang di bursa calon Kapolri.

Mereka adalah Komjen Boy Rafly Amar dan Komjen Bambang Sunarwibowo.

Boy yang saat ini menjadi Kepala BNPT pernah menjadi Kadiv Humas Polri, Kapolda Banten, dan Kapolda Papua.

"Maraknya isu terorisme membuka peluang bagi Boy untuk memimpin kepolisian," ujar Neta.

Sementara Bambang Sunarwibowo yang kini menjadi Sestama BIN pernah bertugas di Asrena Polri.

Menurut Neta, Bambang juga berpeluang memimpin Polri karena ke depan Polri memerlukan perencanaan yang promoter untuk meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang SDM, alutsista, sarana maupun prasarana.