Polri Minta Penyelenggara dan Pemilih Patuhi Protokol Kesehatan Jelang Pilkada Serentak 2020
Jelang 9 Desember 2020, Mabes Polri minta penyelenggara termasuk pemilih mematuhi protokol kesehatan (Prokes) di tempat pemungutan suara (TPS).
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri meminta pihak penyelenggara termasuk pemilih mematuhi protokol kesehatan (Prokes) di tempat pemungutan suara (TPS).
Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai virus Covid-19 serta menghindari munculnya kluster baru.
"Masyarakat tak perlu khawatir, silahkan gunakan hak pilihnya. TNI-Polri akan menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Tapi jangan lupa pihak penyelenggara dan pemilih harus tetap mengutamakan protokol kesehatan," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).
Baca juga: Bawaslu RI Temukan 37 Dugaan Politik Uang di 26 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020
Seperti diketahui, Pilkada serentak akan digelar tanggal 9 Desember 2020 dan diikuti 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Menurut Argo, Polri akan memaksimalkan pengamanan bersama TNI dibantu stakeholder lainnya.
Termasuk melakukan mitigasi dan pemetaan di wilayah yang menggelar Pilkada khususnya daerah rawan.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menjelaskan, pengamanan akan dipertebal khususnya untuk daerah yang dianggap rawan atau berpotensi munculnya konflik baik sebelum atau pun sesudah pelaksanaan Pilkada.
"TNI-Polri juga stakeholder lainnya melakukan pengawalan ketat terkait logistik Pilkada. Selain itu, pengamanan juga dimaksimalkan khususnya di TPS yang dikategorikan aman, rawan dan sangat rawan," ungkap jenderal bintang dua itu.
Baca juga: Jelang Pilkada, Bawaslu Temukan 458 Kegiatan Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19
Berdasarkan data, sebanyak 266.220 TPS kategori aman akan dijaga dua polisi per 10 TPS.
Kemudian 34.863 TPS kategori rawan dijaga oleh dua polisi per dua TPS.
Selanjutnya 5.113 TPS kategori sangat rawan akan diamankan oleh dua polisi per satu TPS.
Dan terakhir 732 TPS kategori khusus diterjunkan dua personel per satu TPS.
Pengamanan tersebut, kata Argo, dilakukan maksimal dengan tujuan seluruh masyarakat dapat menggunakan hak demokrasinya dengan tenang tanpa adanya rasa khawatir atas gangguan kamtibmas.
"Pada Pilkada kali ini, Polri menyiapkan 456.141 personel. Sebanyak 145.189 personel dikhususkan untuk melakukan melakukan pengamanan pada saat pemungutan suara," ujar Argo.
Selain itu, 3.100 personel Brimob Nusantara juga disiagakan untuk di BKO-kan alias disebar ke daerah-daerah untuk membantu pengamanan.
Seperti di Polda Jambi 400 personel, Polda Kepri 200 personel, Polda Kaltara 200 personel, Polda Sulsel 500 personel.
Polda Sultra 300 personel, Polda Sulteng 400 personel, Polda Papua Barat 500 personel dan Polda Papua sebanyak 600 personel.