TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjuk menteri tetap di posisi Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP).

Hal itu setelah Juliari Batubata dan Edhy Prabowo dijerat OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KSP).

Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, keputusan Jokowi belum menunjuk menteri tetap di dua kementerian itu lantaran masih ada tarik menarik antara parpol dan istana.

Selain itu, penunjukan Menko PMK Muhadjir Effendy seakan memberi sinyal bahwa posisi Mensos akan diisi oleh kalangan profesional.

"Barangkali dengan ditempatkan sementara Muhadjir Effendi itu sinyal yang akan duduk di posisi Mensos bukan dari parpol tapi dari kalangan profesional atau akademisi," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Jumat (11/12/2020).

"Memang ini lebih baik," tambahnya.

Baca juga: 2 Menteri Tersandung Korupsi, Ini Tiga Skenario Reshuffle Kabinet Jokowi

Jerry pun menyebut, kalau mensos dari parpol, otomatis political interest kepentingan politik dan party oriented (orientasi partai,red) akan terasa lebih kental.

Maka, ia pun menyarankan agar membaca rekam jejak calon yang akan ditunjuk menjadi mensos.

Terlebih, posisi mensos harus dipimpin oleh sosok yang bersih dari persoalan hukum dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

"Jadi sebaiknya presiden perlu membaca rekam jejak, serta intinya orangnya berjiwa sosial tak pernah terlibat persoalan hukum serta jujur dan bersih bukan memperkaya diri sendiri," jelasnya.