TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak berencana melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab.

Lewat akun Twitter-nya, Mahfud MD membeberkan alasan terkait tidak adanya rencana rekonsiliasi tersebut.

Hal ini bermula saat ia mengundang pihak kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut saat Rizieq Shihab belum kembali ke Indonesia.

"Penjelasan: sebenarnya, malam sebelum MRS mendarat, tanggal 9/11/2020 jam 19 saya mengundang Tim Hukum MRS (Sugito dan Ari)," tulis Mahfud di Twitter, Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: FPI Akan Ajukan Gugatan Praperadilan Koordinasi dengan Kuasa Hukum Atas Penahanan Rizieq Shihab

Baca juga: PKS Kecewa Cara Polisi Tangani Rizieq Shihab, Minta Semua Pihak Kawal Proses Hukum

Mahfud menyampaikan ingin bersilaturahmi dengan Rizieq demi menjaga negara dan umat.

"Saya ngajak diatur silaturrahim di tempat netral untuk berdialog dengan MRS untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat," tulis cuitannya.

Namun, rencana silaturahmi ini urung dilakukan setelah pemerintah mendengar pidato Rizieq.

Rizieq meminta pemerintah membebaskan sejumlah terpidana dan tersangka tindak pidana sebagai syarat rekonsiliasi.

"Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang, Mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu.

Baca juga: Polisi Tahan Rizieq Shihab hingga 31 Desember 2020, Ini Alasannya

Baca juga: Mahfud MD Bantah Pemerintah Tutup Ruang Dialog Dengan FPI

Menurut Mahfud MD, Rizieq sudah meminta syarat tinggi padahal silaturahmi belum digelar.

"Loh, belum silaturrahim sudah minta syarat tinggi," tulisnya.

Di akhir cuitannya, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak berencana rekonsiliasi dengan Rizieq.

"Maka saya tegaskan, Pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS," lanjutnya.

Mahfud MD Ungkap Sikap Jokowi Terkait Kepulangan Habib Rizieq