Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Dalam Sidang Irjen Napoleon, Saksi Sebut Kadiv Hubinter Polri Punya Hak Cek Status Red Notice

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan status DPO adalah milik penyidik dari instansi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Dalam Sidang Irjen Napoleon, Saksi Sebut Kadiv Hubinter Polri Punya Hak Cek Status Red Notice
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kombes Bartholomeus I Made Oka selaku Kepala Bagian Komunikasi Internasional Divisi Hubinter Polri menyebut seorang Kepala Divisi Hubinter Polri berhak memberi perintah pengecekan status red notice seseorang.

Hal ini ia tegaskan saat menjadi saksi dalam sidang kasus gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra, dengan terdakwa eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Berhak," kata Oka.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Mengaku Diminta Keluar Ruangan Saat Tommy Sumardi Bertemu Irjen Napoleon

Namun, hak itu hanya sebatas perintah pengecekan.

Berbanding terbalik jika urusannya adalah penerbitan status daftar pencarian orang (DPO).

Ia menyatakan demikian karena dirinya pernah ditegur Kepala Divisi Hubinter terdahulu, berkaitan dengan adanya status DPO dan cekal yang dikeluarkan Divisi Hubinter Polri.

Berdasarkan teguran itu, ia menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan status DPO adalah milik penyidik dari instansi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Baca juga: Pengacara Tommy Sumardi Tuding Irjen Pol Napoleon Banyak Karang Cerita di Persidangan

Sedangkan bidang Divisi Hubinter Polri bukan termasuk dalam penyidik.

"Karena saya pada saat itu pernah ditegur oleh Kadiv Hubinter lama berkaitan dengan adanya DPO dan cekal yang dikeluarkan Divhubinter Polri. DPO itu kewenangan siapa? Saya sampaikan KPK, Kejaksaan, Polri. Itu penyidik, Hubinter bukan," jelas dia.

Diketahui Irjen Pol Napoleon Bonaparte sempat meminta Oka selaku Kepala Bagian Komunikasi Internasional Divisi Hubinter Polri untuk mengecek status red notice Djoko Tjandra.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas