Tribun

UU Cipta Kerja

Ratusan Rektor Ikut Susun RPP UU Cipta Kerja Bersama Kemnaker

Ratusan rektor tersebut merupakan rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI).

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hendra Gunawan
Ratusan Rektor Ikut Susun RPP UU Cipta Kerja Bersama Kemnaker
istimewa
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sesuai janjinya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melibatkan 106 rektor untuk melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Ratusan rektor tersebut merupakan rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI).

"Hari ini mengundang kembali para rektor dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam sambutanya secara virtual di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Ida berujar dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan dan pembahasan oleh pemerintah.

Baca juga: Dr Hisashi Yamada: Jepang Butuh Tenaga Kerja Asing, Tapi Perlu Sosialisasi ke Masyarakat

Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

Baca juga: Pimpinan DPR Dukung RUU Ekonomi Syariah yang Berpihak Pada UMKM

“Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya,” kata Menaker Ida.

Menaker meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan startegis sebagai modalitas kuat Pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.

"Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu sekalian," ujarnya.

Baca juga: Suami Berangkat Kerja, Istri Berhubungan Intim dengan Ayah Mertua di Rumah

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas