TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan akan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menyebut, peluang Risma menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, tergantung dari restu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. 

"Kalau dia (Risma) direkomendasikan oleh Megawati jadi Mensos, maka peluang itu besar, karena kuncinya restu dan rekomendasi Megawati sebagai Ketum PDIP," ujar Ujang saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Ini Respon Risma Saat Ditanya Kesediaannya Jika Ditawari Jadi Menteri Jokowi

Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif, diperkirakan akan tetap memberikan kursi menteri sosial kepada PDI Perjuangan. 

"Saya sudah memprediksi jauh-jauh hari, jika kursi Mensos masih akan diberikan ke PDIP. Soal nama itu tergantung PDIP dan sekarang yang muncul nama Risma," tutur Ujang. 

Jika nantinya Risma benar menjadi menteri sosial, Ujang menyebut kehadiran Risma belum tentu membawa citra positif ke pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Tak akan membuat pemerintah serta merta menjadi positif, karena kita tak tahu kinerjanya nanti bagus atau tidak," ucap Ujang.

Baca juga: Sebentar Lagi Tak Jadi Wali Kota Surabaya, Risma Ngaku Sempat Minta Jabatan Ini: Kita Bisa Mengubah

Diketahui, Juliari Batubara merupakan kader PDI Perjuangan dan kini ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk Jabodetabek. 

Kekosongan kursi menteri sosial, menimbulkan kabar Risma diminta Presiden Jokowi untuk menempati posisi tersebut.

Punya Rekam Jejak Bagus

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut penentuan sosok pengganti Juliari Batubara menjadi menteri sosial (mensos), merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, jika kursi menteri sosial kembali diberikan PDI Perjuangan, maka kader yang diutus harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

"Jika penggantinya dari PDIP, semuanya sebegitu tergantung Megawati. Itulah fatsoen politik kita, tak bisa mengukur segala sesuatu berdasarkan tren di media," ujar Adi saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Suara Partai-partai

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menilai, Risma memiliki kompetensi menjadi menteri sosial.

"Secara profil, Bu Risma memiliki kompetensi untuk itu (menjadi menteri sosial). Saya yakin beliau mampu bekerja di bawah tekanan masalah terkait pandemi Covid-19," kata Faisol kepada wartawan, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat

Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai, untuk menjadi seorang menteri sosial, harus memiliki kemampuan mitigasi bencana dan masalah sosial.

"Kriteria utama yang menurut saya penting dijadikan tolok ukur adalah kemampuan melalukan mitigasi bencana dan masalah sosial, terutama mampu menjadikan pandemi ini sebagai tantangan yang harus diatasi secepatnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah butuh menteri sosial secara definitif dengan segera, terlebih saat ini pemerintah fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Risma Minta Karyawan tidak Melakukan Perjalanan Liburan ke Luar Kota Surabaya

Namun demikian, hal itu tentu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan, siapa yang layak menjadi menteri sosial.

"Semua ada di tangan presiden. Memang beliau membutuhkan mensos yang definitif menyusul mundurnya Bpk Juliari Batubara," pungkas Faisol.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai, Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.

"Benar sekali (tidak cocok). Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya," ucap Bukhori saat dihubungi Tribunnews, Senin (14/12/2020).

Menurut Bukhori, ada beberapa alasan mengapa Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.

Satu diantaranya yaitu lantaran Risma adalah kader partai politik.

Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat

"Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang tidak dibayang-bayangi oleh partai politik dalam kerjanya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Selain itu, menjadi menteri sosial harus mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan.

Sehingga, seorang menteri sosial harus memiliki solusi bagi problem sosial di Indonesia.

"Mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ujar Bukhori.

Respons Risma

Seusai melakukan pencoblosan di TPS 001, Perumahan Taman Pondok Indah, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamayan Wiyung, Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbicara mengenai nasibnya setelah tidak lagi menjabat sebagai wali kota.

Kepada wartawan, Risma menyampaikan belum memiliki pandangan apakah akan kembali terjun ke politik.

Saat ditanya apakah bersedia jika nanti mendapat tawaran menjadi menteri, Risma tak menjawab dengan gamblang.

"Nanti lah ya teman-teman. Aku dulu ditawari ya waktu sama Pak Bambang DH (mantan wali kota Surabaya), aku minta jadi kepala dinas pendidikan, ya mana mungkin insinyur kepala dinas pendidikan kan, tapi aku bilang kenapa? Karena disitulah kita bisa mengubah, memang lama hasilnya, tapi itu akan dimulai dari pendidikan," kata Risma.

Baca juga: Suara Masuk 95 Persen, Hasil Quick Count Pilkada Surabaya 2020 di Tiga Lembaga, Eri Cahyadi Unggul

Risma mengaku tak pernah merencanakan apa pun dalam politik.

Politikus PDI-P ini menyebut akan menduduki jabatan politik jika mendapat amanah publik.

Namun, ia menegaskan tak pernah meminta jabatan tertentu di bidang politik.

"Saya belum tahu, yang jelas aku enggak merencanakan untuk apa pun, karena bagi saya jabatan itu amanah dan enggak boleh diminta. Jadi, saya enggak merencanakan apa pun," ujar Risma.

Meski demikian, Risma tetap memiliki rencana yang akan dilakukan ke depan, namun hal ini tak berkaitan dengan politik.

Risma menyebut, rencana terdekat yang akan dilakukan setelah purna tugas adalah berbisnis.

"Pertama, saya akan coba berbisnis, kedua ada beberapa perguruan tinggi yang meminta saya menjadi pengajar," tutur Risma.

Dua hal itulah yang kemungkinan besar akan digeluti Risma setelah tidak menjabat wali kota Surabaya.

Soal bisnis, Risma mengaku akan mencoba menekuni semua peluang di bidang usaha yang bisa ia lakukan.

"Bikin usaha, ya macam-macam namanya juga usaha. Apa saja pokoknya bisa saya ambil," kata Risma.

Saat ditanya perihal keinginan berangkat ke Jakarta, Risma hanya menjawab singkat.

"Gimana maksudnya? Apa aku coba jualan di Jakarta gitu ta?" kata Risma, sambil tertawa.

Risma sendiri, tak lama lagi akan segera purna tugas dari jabatan sebagai wali kota Surabaya, tepatnya pada Februari 2021.

Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 10 tahun atau dua periode.