Arief Poyuono: Tak Etis Jika Gerindra Ajukan Pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi
Untuk pengganti Edhy Prabowo di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, lanjut dia, baiknya diserahkan saja kepada Presiden Jokowi.
Editor: Malvyandie Haryadi
Skenario kedua, dua kementerian itu diberikan kepada pihak lain, bisa dari parpol koalisi lain atau kalangan profesional non-parpol.
Namun, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap dapat slot di kementerian lain.
"Dua Kementerian itu bagian jatah politik koalisional kabinet akomodatif Jokowi. Prinsipnya, tidak mengurangi jatah pos menteri dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Paling hanya tukar posisi menteri,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).
Baca juga: Wasekjen PPP: Perlu Ada Reshuffle Kabinet
Skenario ketiga, posisi dua kementerian itu diberikan ke pihak lain dengan mengurangi jatah kursi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
“Tapi skenario ini beresiko menimbulkan gejolak, terutama PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Karenanya, skenario ini sulit diwujudkan,” kata Adi.
Ia menyarankan agar presiden mengubah susunan kabinet atau reshuffle pasca-penetapan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Adi mengatakan, Jokowi perlu mempertimbangkan aspek integritas dalam memilih menteri dalam melakukan reshuffle agar tak menjadi beban dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang jelas Jokowi pasti reshuffle mengganti dua menteri yang jadi tersangka. Wajib selektif, integritas yang utama. Jangan sampai menteri jadi beban presiden karena perilaku korup mereka,” kata Adi.
Sementara pos Kementerian Sosial yang saat ini kosong selepas ditangkapnya Juliari P. Batu Bara dikabarkan akan diisi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Tribunnews.com/Lusius/Seno)
