TRIBUNNEWS.COM - Manajemen JNE Express memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya, tagar Boikot JNE sempat trending beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada enam poin yang dikeluarkan JNE untuk meluruskan isu-isu tersebut.

Poin pertama, JNE menegaskan Hanny Kristianto dari Mualaf Center Indonesia (MCI) bukanlah CEO dari JNE.

Baca juga: Profil Haikal Hassan, Ustaz yang Terkait dengan Ramainya Tagar #BoikotJNE di Twitter

Baca juga: JNE Terapkan Protokol Kesehatan untuk Setiap Barang Kiriman

"Itu tidak benar, yang benar CEO dari JNE adalah Bapak Mohammad Feriadi Soeprapto," ucap VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, dalam acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan Ormas, Rabu (16/12/2020).

Eri menegaskan, JNE dengan Hanny Kristianto tidak memiliki hubungan khusus.

Hanya saja, JNE pernah memberikan bantuan berupa penggratisan biaya pengiriman saat Hanny membagikan herbal dari Arab Saudi kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Pengiriman herbal diberikan kepada semua lapisan masyarakat dengan tidak mengkhususkan ke kelompok manapun.

Poin kedua terkait satu akun jaringan agen penjualan JNE yang membuat konten SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.

Eri menyebut, kasus di atas sudah diselesaikan sejak tanggal 27 Agustus 2020, termasuk juga JNE memutus hubungan kerja sama dengan agen tersebut.

"Direksi JNE tidak pernah memusuhi Banser dan sudah terjadi mediasi antara JNE dengan Banser di Pekalongan," imbuhnya.

Selanjutnya, poin ketiga berkenaan dengan tuduhan JNE mendukung serta mendanai aksi terorisme dan gerakan radikal.

JNE menegaskan dirinya tidak pernah berafiliasi dengan kelompok manapun, termasuk dari lembaga maupun organisasi yang merugikan masyarakat.

Eri kemudian melanjutkan poin keempat terkait tuduhan Haikal Hassan memiliki saham di JNE.