Presiden Jokowi Bakal Pangkas Birokrasi Pemerintah yang Rumit dan Tumpang Tindih
Langkah pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor perizinan merupakan bagian dari upaya untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua lembaga pemerintah terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, (16/12/2020).
"Untuk meminimalisir peluang korupsi. sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden.
Baca juga: Jokowi: Pendidikan Anti-Korupsi Harus Diperluas
Langkah pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor perizinan merupakan bagian dari upaya untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
Terutama pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dalam kehidupan atau kepentingan rakyat banyak.
"Juga sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem perusahaan terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah," katanya.
Baca juga: 8 Operasi Senyap KPK Sepanjang 2020, OTT Edhy Prabowo Mengejutkan, OTT Korupsi Bansos Paling Heboh
Selain reformasi sektor perizinan kata Presiden, Pemerintah juga berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran.
Prosedur birokrasi yang rumit dan tumpang tindih akan terus dipangkas.
"Kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," pungkas Presiden.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.