Diterpa Isu Miring, JNE Gandeng Hotman Paris Sebagai Kuasa Hukum & Siap Pidanakan Pihak Kurang Ajar
JNE Express menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sejumlah isu miring yang dilayangkan kepada perusahan ini.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - JNE Express menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sejumlah isu miring yang dilayangkan kepada perusahan penyedia jasa pengiriman tersebut.
Hotman dalam kesempatannya saat acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan Ormas mengatakan, akan menunggu perkembangan sebelum melanjutkan masalah ini ke jalur hukum.
"Kita lihat dulu perkembangan setelah kita jelaskan ke publik fakta sebenarnya, apa ada yang masih kurang ajar dan ada yang fitnah, maka kita bawa ke jalur hukum," katanya saat konferensi persnya, Rabu (16/12/2020).
Baca juga: Pernyataan Lengkap JNE Soal #BoikotJNE: Haikal Hassan Tak Punya Saham, Ada Dugaan Persaingan Bisnis
Meskipun demikian, Hotman menegaskan pihak JNE tetap menaruh keseriusan dalam masalah yang sedang terjadi.
Termasuk memberikan hak jawabnya untuk meluruskan isu-isu miring yang dituduhkan kepada JNE.
Hotman menilai beredarnya informasi tidak benar terkait kliennya sangat merugikan, terlebih jika hal ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
Terakhir pengacara kondang kelahiran 20 Oktober 1959 itu juga menantang siapa saja yang bisa membuktikan isu-isu miring soal JNE kepada dirinya.
"Saya kasih kesempatan untuk membuktikan, jika JNE ada hubungannya dengan teroris atau kelompok radikal, silahkan maju," tegas Hotman.
JNE Angkat Bicara
Presiden Direktur JNE Express, Mohammad Feriadi Soeprapto memberikan komentarnya terkait isu gerakan #BoikotJNE yang beberapa waktu sempat trending di Twitter.
Feriadi menduga, gerakan ini dimotivasi karena adanya persaingan bisnis.
Ini terlebih isu berkembang pada bulan Desember saat ada peringatan Hari Belanja Nasional (Harbolnas).
"Terhadap isu yang berkembang, satu, isu ini memanfaatkan momen suhu politik yang sedang memanas."
"Kedua, di bulan Desember ada satu tanggal yakni 12-12 (12 Desember, red) perusahan logistik akan menunggu tanggal tersebut sebab di Harbolnas, bisnis online memberikan promo."
"Kami menduga, ini semua terkait dengan persaingan bisnis usaha. Indikasi itu mengarah ke sana," urai Feriadi.
Baca juga: JNE Bantah Tuduhan Terkait Dukungan dan Afiliasi dengan Gerakan Terorisme
Dalam kesempatan tersebut, Ferdi menegaskan, JNE merupakan perusahaan yang netral dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.
Baik ormas, lembaga, maupun individu manapun.
"JNE juga tidak mau masuk dalam isu SARA apapun, hanya ingin berbisnis dan membantu UMKM dengan mendistribusikan barang. Berbisnis dan hanya ingin mencari keberkahan," tegasnya.
Manajemen JNE Express juga memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sebelumnya, tagar Boikot JNE sempat trending di Twitter beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada enam poin yang dikeluarkan JNE untuk meluruskan isu-isu tersebut.
Poin pertama, JNE menegaskan Hanny Kristianto dari Mualaf Center Indonesia (MCI) bukanlah CEO dari JNE.
"Itu tidak benar, yang benar CEO dari JNE adalah Bapak Mohammad Feriadi Soeprapto," ucap VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi.
Eri menegaskan, JNE dengan Hanny Kristianto tidak memiliki hubungan khusus.
Hanya saja, JNE pernah memberikan bantuan berupa penggratisan biaya pengiriman saat Hanny membagikan herbal dari Arab Saudi kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Pengiriman herbal diberikan kepada semua lapisan masyarakat dengan tidak mengkhususkan ke kelompok manapun.
Poin kedua terkait satu akun jaringan agen penjualan JNE yang membuat konten SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.
Eri menyebut, kasus di atas sudah diselesaikan pada 27 Agustus 2020. JNE juga memutus hubungan kerja sama dengan agen tersebut.
"Direksi JNE tidak pernah memusuhi Banser dan sudah terjadi mediasi antara JNE dengan Banser di Pekalongan," imbuhnya.
Baca juga: Petinggi JNE Menduga Munculnya Gerakan #BoikotJNE karena Masalah Persaingan Bisnis
Selanjutnya, poin ketiga berkenaan dengan tuduhan JNE mendukung serta mendanai aksi terorisme dan gerakan radikal.
JNE menegaskan tidak pernah berafiliasi dengan kelompok manapun, termasuk dari lembaga maupun organisasi yang merugikan masyarakat.
Eri kemudian melanjutkan poin keempat terkait tuduhan Haikal Hassan memiliki saham di JNE.
Perlu diketahui, saat ini saham JNE dipegang oleh enam orang, yakni Mohammad Feriadi Soeprapto, Djohari Zein, Chandra Fireta, Marselinus Kuncoro Adi, Dwi Maryawati, dan keluarga almarhum Soeprapto Suparno.
JNE menegaskan, Haikal Hassan tidak memiliki saham maupun terlibat dalam urusan bisnis perusahaan penyedia jasa pengiriman ini.
Nama Haikal Hassan mulai dikaitkan dengan JNE setelah memberikan ucapan ulang tahun ke-30.
"Kita menerima ucapan selamat ulang tahun dari banyak tokoh dan berbagai golongan, salah satunya dari Bapak Haikal Hassan dan tokoh lain seperti Pak Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo," terang Eri.
Poin kelima, Eri meluruskan salam J yang bukan ditujukan untuk mendukung ormas tertentu.
Salam J sudah digunakan sejak 2017 yang melambangkan huruf pertama di brand JNE.
Terakhir atau poin keenam terkait tersangka pelemparan bom molotov di Wisma 2 Gedung BCA Slipi yang dituding sebagai kurir JNE.
"Kami tegaskan, tersangka bukan karyawan JNE dan sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian," tandasnya.
Baca juga: Profil Haikal Hassan, Ustaz yang Terkait dengan Ramainya Tagar #BoikotJNE di Twitter
Haikal Hassan, Ustaz yang Terkait dengan Ramainya Tagar #BoikotJNE di Twitter
Adapun di balik ramainya tagar #BoikotJNE, sosok Ustaz Haikal Hassan dikabarkan berkaitan dengan hal tersebut.
Hal itu berawal saat akun resmi ekspedisi JNE mengunggah video ucapan ulang tahun dari Haikal Hassan.
Meski kemudian video itu diturunkan.
Sebagian warganet kecewa karena menganggap JNE memberi ruang kepada Haikal Hassan.
JNE memberi klarifikasi di akun twiter resminya.
JNE menyatakan merangkul semua warga Indonesia dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"JNE merangkul semua golongan dan tidak memihak pada agama, suku bangsa, ras dan pandangan politik tertentu.
Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih," tulisnya di akun @JNE_ID.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Daryono)