TRIBUNNEWS.COM - JNE Express menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sejumlah isu miring yang dilayangkan kepada perusahan penyedia jasa pengiriman tersebut.

Hotman dalam kesempatannya saat acara Hak Jawab JNE atas Pemberitaan Afiliasi dengan Ormas mengatakan, akan menunggu perkembangan sebelum melanjutkan masalah ini ke jalur hukum.

"Kita lihat dulu perkembangan setelah kita jelaskan ke publik fakta sebenarnya, apa ada yang masih kurang ajar dan ada yang fitnah, maka kita bawa ke jalur hukum," katanya saat konferensi persnya, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Pernyataan Lengkap JNE Soal #BoikotJNE: Haikal Hassan Tak Punya Saham, Ada Dugaan Persaingan Bisnis

Meskipun demikian, Hotman menegaskan pihak JNE tetap menaruh keseriusan dalam masalah yang sedang terjadi.

Termasuk memberikan hak jawabnya untuk meluruskan isu-isu miring yang dituduhkan kepada JNE.

Hotman menilai beredarnya informasi tidak benar terkait kliennya sangat merugikan, terlebih jika hal ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Terakhir pengacara kondang kelahiran 20 Oktober 1959 itu juga menantang siapa saja yang bisa membuktikan isu-isu miring soal JNE kepada dirinya.

"Saya kasih kesempatan untuk membuktikan, jika JNE ada hubungannya dengan teroris atau kelompok radikal, silahkan maju," tegas Hotman.

JNE Angkat Bicara

Presiden Direktur JNE Express, Mohammad Feriadi Soeprapto memberikan komentarnya terkait isu gerakan #BoikotJNE yang beberapa waktu sempat trending di Twitter.

Feriadi menduga, gerakan ini dimotivasi karena adanya persaingan bisnis.

Ini terlebih isu berkembang pada bulan Desember saat ada peringatan Hari Belanja Nasional (Harbolnas).

"Terhadap isu yang berkembang, satu, isu ini memanfaatkan momen suhu politik yang sedang memanas."

"Kedua, di bulan Desember ada satu tanggal yakni 12-12 (12 Desember, red) perusahan logistik akan menunggu tanggal tersebut sebab di Harbolnas, bisnis online memberikan promo."