Menteri Jokowi Diprediksi Bakal Kembali Duduki Kursi Ketua Umum PPP
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan Suharso Monoarfa yang bakal menang dan terpilih jadi Ketum PPP.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muktamar IX PPP akan berlangsung pada 18-21 Desember 2020, dimana satu di antara anggendanya yaitu memilih calon ketua umum untuk lima tahun ke depan.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, perebutan ketua umum PPP sebenarnya sudah selesai sebelum muktamar dilakukan oleh pemilik suara.
"Pemenangnya sudah dapat terlihat, Suharso lah yang akan menang dan terpilih. Semua sudah dikunci untuk memenangkan Suharso," kata Ujang saat dihubungi, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Saingan Taj Yasin Calon Ketua Umum PPP hingga Menteri Kabinet Jokowi
Menurutnya, lawan Suharso Monoarfa yakni Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) hanya menjadi pelengkap saja dalam pemilihan ketua umum PPP.
"Gus Yasin hanya pelengkap saja. Jadi yang akan menang bukan orang baru, tapi orang lama karena Suharso saat ini Plt Ketum PPP," papar Ujang.
Diketahui, Suharso saat ini juga sebagai Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Naional (Menteri PPN)/Kepala Bappenas).
Sementara Gus Yasin yang merupakan putra ulama kharismatik, KH Maimun Zubair, saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga: PPP Sebut Kepengurusan Baru akan Mendongkrak Elektabilitas Partai
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, calon ketua umum yang diusulkan DPW dan DPC dari berbagai daerah yaitu Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
"Memang mengerucut pada dua nama, Pak Suharso dan Gus Yasin," papar Arsul saat jumpa pers secara virtual terkait persiapan Muktamar IX PPP, Rabu (16/12/2020).
Terkait nama yang lain yang sebelumnya ramai dibicarakan seperti Sandiaga Uno, Mardiano, Ahmad Muqowan, hingga Khofifah Indar Parawansa.
Arsul menyebut PPP membuka diri kepada pihak manapun yang ingin menjadi pimpinan partai, meskipun bukan kader PPP.
"Muktamar ini kami desain sebagai muktamar yang demokratis, maka tentu semuanya kami kembalikan kepada muktamirin sebagai pemilik suara," papar Arsul.
"Siapapun berhak untuk calonkan diri atau dicalonkan sepanjang menenuhi syarat AD/ART PPP. Maka tentu kami panitia pelaksana, baik pengarah maupun pelaksana akan menerima," sambung Arsul.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.