Dalam catatan Tribunnews.com, sepanjang tahun 2020 bahkan sudah 9 kali isu reshuffle kabinet ini mencuat ke permukaan dan selalu ditanggapi Presiden Jokowi atau pihak istana.

Baca juga: 3 Skenario Reshuffle Kabinet Jokowi, Bagaimana Peluang Sandiaga Uno dan Risma?

Berikut rangkuman Tribunnews.com :

1). Januari 2020

Isu reshuffle kabinet mengemuka di awal tahun 2020 menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun menanggapi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya permasalahan utama dalam 100 hari kerja Jokowi adalah penegakkan hukum.

Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly merupakan Menteri yang layak di reshuffle dari kabinet.

"Saya kira mungkin jika kita memberikan otoritas pada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk 100 hari kerja ini. Saya kira Menkumham mungkin adalah Menteri yang cukup layak untuk direshuffle," ujarnya dilansir melalui YouTube official iNews (30/1/2020).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi sorotan publik karena didemo ribuan warga Tanjung Priok di kantornya Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Kapan Jokowi Reshuffle Kabinet? PKB: Sangat Mungkin pada Rabu Pon 23 Desember 2020

2). Februari 2020

Menyikapi desakan reshuffle kabinet,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kabar tersebut.

Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum memiliki pemikiran untuk melakukan pergantian di jajaran menterinya.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2/2020).

“Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana. Sudah cukup," ujarnya singkat.

Diketahui, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini mendadak muncul tak lama usai evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

3). Juni 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya reshuffle alias perombakan kabinet serta pembubaran lembaga negara.

Hal ini dikatakan Jokowi di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi ini dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," ucap Presiden.

Dalam pidatonya di hadapan para menteri, Jokowi merasa jengkel karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja terkait penanganan Covid-19.

4). Juli 2020

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan tindakan lanjut setelah mengancam perombakan kabinet atau reshuffle.

"Marah itu harus ada tindak lanjut implementasinya, kalau marah-marah doang, kemudian tidak ada tindak lanjut, bisa jadi orang menyimpulkan hanya gimmick, jangan-jangan," kata Jazuli, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Jazuli, poin yang dipersoalkan Presiden Jokowi kepada menterinya, sebenarnya sejak awal sudah disuarakan PKS di parlemen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi," ucap Jazuli.

Namun, Jazuli menyebut PKS tidak akan mempersoalkan siapa yang nanti akan diganti atau dipilih, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif.

5). Juli 2020

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta publik tak kembali membahas isu adanya reshuffle kabinet saat ini.

Karena, kata Pratikno, isu itu sudah 'terbantahkan' jika dilihat dari kinerja para menteri kabinet yang terus menunjukkan perubahan secara signifikan.

"Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus," kata Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut Pratikno, para menteri telah menunjukkan perubahan kinerja pascateguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle.

6). Agustus 2020

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya untuk yang kedua kalinya bisa jadi adalah kode bahwa reshuffle akan segera dilakukan.

"Ini bisa saja kode-kode dari pak Jokowi bahwa waktu untuk penyegaran kabinet akan segera dilakukan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Hendri melihat Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan terbuka ke publik terkait titik poin permasalahan kinerja yang dirasanya kurang.

Menurutnya itu akan erat kaitannya dengan posisi menteri-menteri yang akan di-reshuffle.

Meski dia melihat para ketua partai politik yang berada di posisi menteri akan aman.

7). Oktober 2020

Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat pada 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. 

Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.

8). November 2020

Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan untuk merombak (reshuffle) kabinet tetap terbuka.

Jokowi bicara hal itu setelah dua Kapolda dicopot dari jabatannya.

Itu karena Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait covid-19.

Jokowi menyampaikan sinyal reshuffle dalam wawancara eksklusif Rosi di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

"Ya bisa aja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan," tutur Jokowi lantas tertawa.

Jokowi menyatakan tak segan mengganti menterinya yang kinerjanya di bawah standar.

9). Desember 2020

Di awal tahun 2020, dorongan reshuffle kabinet semakin kencang.

Apalagi setelah dua menteri Jokowi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi kepada Tribunnews, Selasa (8/12/2020).

Terkait sosok yang pantas menjabat dua poa tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

Apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet bulan Desember 2020 ini?

Namun sejumlah relawan yang mengadakan pertemuan di Jakarta akhir pekan lalu menyebut Jokowi akan merombak kabinetnya sekaligus mengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul: "Menanti Kejutan Presiden di Rabu Pon"