Lemhannas: Pemerintah Perlu Mengingatkan Masyarakat Patuhi 3M dan Jalankan Vaksinasi Nasional
Kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai pemerintah perlu terus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M) sambil menjalankan program vaksinasi nasional.
Jadi walaupun kita juga sudah banyak mendengar tentang ditemukannya program vaksinasi, kata Agus, pada akhirnya perlu untuk dipahami bahwa vaksin adalah untuk memperkecil potensi terkena dalam tahapan yang parah terhadap covid-19 tetapi bukan untuk menghilangkan dan melenyapkan.
Oleh karena itu, kata Agus, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) wajib tetap dilakukan oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali.
Agus menegaskan kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu.
"Sambil menjalankan program vaksinasi nasional, pemerintah pusat dan daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Agus dalam konferensi pers Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas RI secara daring pada Selasa (22/12/2020).
Menurutnya penerapan protokol di negara-negara yang sudah memulai program vaksin seperti Amerika dan Inggris tetap dilakukan karena mereka memahami bahwa vaksin hanya mencegah si penerima terhindar dari covid-19 level berat.
Baca juga: Lemhanas: Tahun Depan Pemerintah Perlu Antisipasi Stunting dan Kurang Gizi pada Anak-anak
Baca juga: Akhir Tahun, Pengembang Tawarkan Rumah Seharga Rp 160 Juta dan Uang Muka 1 Persen
Vaksin, kata Agus, tidak menjamin bebas covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya.
Untuk itu menurutnya pemerintah perlu menanamkan sense of urgency atau kesadaran kedaruratan ke masyarakat dalam operasi raksasa distribusi vaksin covid-19.
"Mungkin ini pertama kalinya program pemerintah dilakukan secara masif baik dari segi penerima, jangkauan wilayah dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia," kata Agus.
Selain itu, kata dia, untuk memastikan keberhasilannya, program vaksinasi nasional untuk menghentikan pandemi covid-19 harus langsung secara vertikal berada di bawah keputusan politik presiden.
Artinya, lanjut Agus, harus dikendalikan secara efektif dalam sebuah lembaga yang mempunyai sistem hierarki vertikal dan horizontal yang kuat.
"Dengan demikian segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri, serta fasilitas kesehatan dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah secara maksimal perlu dimanfaatkan untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan," kata Agus.