Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud menekankan, kebutuhan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mensos, Tri Rismaharini (Risma).

Jika dirasa dibutuhkan, Presiden Jokowi bisa saja melantik seorang Wakil Mensos untuk mendampingi Risma.

"Wamen itu tentang kebutuhan ya. Yang tahu kebutuhan adalah yang buat menteri dan yang jadi menteri. Kalau kebutuhan itu dirasa perlu menterinya, ya itu hak prerogatif presiden juga untuk mengangkatnya," kata Marsudi saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Risma Cerita Pengalamannya Tutup Lokalisasi Gang Dolly, Tiap Sore Ada Ular di Depan Rumah

Menurut Marsudi, setiap kementerian berbeda-beda tingkat kebutuhannnya untuk efektifitas kinerja kedepan. Jika memang Kementerian Sosial (Kemensos) membutuhkan adanya seorang Wamen, kata Marsudi, maka kembali lagi menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mengangkatnya.

"Iya itu tadi kalau dirasa disitu ada kebutuhan, kan kebutuhan macam-macam, check and balances, dan yang lainnya, itu tergantung presiden," ujarnya.

Baca juga: Risma Masih Jabat Wali Kota Surabaya, Mardani Ali Sera: Tidak Etis dan Bukan Contoh yang Baik

Sekadar informasi, Presiden Jokowi resmi melantik Tri Rismaharini (Risma) sebagai Mensos pada Rabu, 23 Desember 2020. Risma menggantikan posisi Juliari Peter Batubara yang sedang tersandung kasus korupsi terkait bansos Covid-19.

Namun memang, tugas Risma saat ini cukup berat. Ia harus mengemban dua tugas negara yang cukup berat. Sebab, selain menjabat Mensos, Risma saat ini juga masih aktif sebagai Wali Kota Surabaya.