TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kaget anggaran untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai Rp1,3 triliun.

Komisi VIII DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Sosial memberikan saran untuk mengelola dana DTKS.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan, ada dua hal utama untuk perbaikan DTKS.

Pertama, Kementerian Sosial harus bisa membangun kemitraan strategis dengan dengan kementerian atau lembaga lain.

"Maupun intelektual expert termasuk sebagai balancer dalam menghadapi ego sektoral antar dinas di pemerintah daerah," kata Selly saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (26/12/2020).

Baca juga: Bansos Tahun 2021 Beda dengan Bansos 2020, Ini Penjelasan Risma

Kedua, Kementerian Sosial harus memastikan data dinamis ini bisa transparan dan akuntabel.

"Kalau itu jalan, penumpangnya diantar ke tujuan selamat dan happy semua," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Selly menilai Risma harus diberi dorongan agar bisa mengakeselerasi program segera.

Selly yakin pengalaman Risma memimpin Kota Surabaya bisa diterapkan saat memimpin Kementerian Sosial.

"Saya melihat dari leadership beliau selama memimpin Kota Surabaya. Kekuatannya adalah efektifitas dan ketepatan mengeksekusi program. Ini yang sangat dibutuhkan," ujarnya.

Risma Kaget

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kaget anggaran untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai Rp1,3 triliun.

Risma mengatakan penggunaan dana sebesar ini harus dilakukan secara hati-hati.

"Tadi saya sempat kaget, Rp1,3 triliun untuk data, waduh mati kalau kita gak hati-hati, itu uang bukan besar, tapi bueeesar sekali," ujar Risma dalam sambutannya pada acara sertijab menteri sosial di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).