Tribun

Viral Rekaman Suara Kenaikan Dana Banpol, Anggota Fraksi PSI Beri Klarifikasi

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memberi penjelasan soal rekaman suaranya yang viral di medsos

Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
Viral Rekaman Suara Kenaikan Dana Banpol, Anggota Fraksi PSI Beri Klarifikasi
kompas.com
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memberi penjelasan soal rekaman suaranya yang viral di media sosial. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memberi penjelasan soal rekaman suaranya yang viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, William meminta dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol) dinaikkan.

William membenarkan bahwa rekaman tersebut adalah suaranya dalam rapat DPRD DKI.

Namun, ia menyebutkan, rekaman tersebut tidak utuh atau sudah dipotong.

Baca juga: Perempuan Pelempar Kitab Suci Kesal Dituding Sebagai Banpol, Kini Dia Terancam 5 Tahun Penjara

Baca juga: PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19

"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh," kata William melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/12/2020).

"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” imbuhnya.

William menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” ucapnya.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah (public funding) menjadi tidak relevan.

William mengingatkan kembali, pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.

“Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI public funding itu perlu cuma masalah timing saja, pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol," ujarnya.

"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” lanjutnya.

Lebih lanjut, William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik.

"Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas