TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta Front Pembela Islam ( FPI) tidak berkolaborasi dengan pihak asing menyusul adanya dugaan mata-mata Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Sudahlah, jangan mau diperalat lagi. Tujuan kita bagus, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang enggak tepat," ujar Habiburokhman dalam webinar Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12/2020).

Menurut dia, berbagai kasus yang tengah dihadapi FPI bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa melibatkan pihak luar.

Baca juga: Pakar Hukum: Polisi Punya Dasar Hukum Tidak Terima Laporan Sekretaris Umum FPI

Ia mengatakan, semua masalah saat ini masih ada celah untuk bisa diselesaikan bersama-sama.

"Saya pribadi masih melihat ada celah, kita sebagai bangsa bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan di antara kita," kata dia.

Di samping itu, ia mengingatkan bahwa kolaborasi dengan pihak asing justru akan membahayakan.

"Ini lebih bahaya, jangan sampai dari mulut harimau kita diterkam buaya," kata dia.

Pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar Negeri memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi sekaligus menyampaikan protes atas aktivitas salah satu stafnya yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta.

Baca juga: Tak Masalah Rizieq Shihab Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Kerumunan Megamendung, FPI Siap Hadapi

Pihak Perwakilan Kedutaan Jerman pun melayangkan permintaan maafnya atas kehadiran salah seorang stafnya di Petamburan.

Terbaru, anggota Komisi I DPR RI, M Farhan menyebut, staf tersebut merupakan seorang agen intelijen Jerman. Data staf tersebut terkuak berdasarkan hasil investigasi Komisi I DPR.

“Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Suzanne Hall ini bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman, dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman,” kata Farhan dalam diskusi Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12/2020).

Jerman Minta Maaf

Kedutaan besar Jerman untuk Indonesia meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas kejadian seorang stafnya datang ke Markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat.

Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta pada Minggu (20/12), untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yg mendatangi sebuah organisasi di Petamburan beberapa hari yang lalu.

Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

"Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut," tulis keterangan resmi Kemlu yang diterima, Senin (21/12/2020).

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman memastikan, insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut.

"Kedutaan Jerman juga secara tegas menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama bilateral dengan Indonesia untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian," lanjut keterangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagaimana yang dijelaskan kepada Kementerian Luar Negeri.

"Kedubes Jerman menyampaikan, staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya," sebut Kemlu.

Mencurigakan

Pakar intelijen dari The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib mencurigai tindakan diplomat Jerman yang mengunjungi markas Front Pembela Islam (FPI), di Pertamburan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ridlwan menegaskan diplomat asing melakukan tindakan spionase bisa diusir paksa.

Apalagi menurut Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia tindakan itu inisiatif pribadi si diplomat dan bukan perintah resmi pemerintah Jerman.

"Tindakan itu mencurigakan dan patut diduga melakukan tindakan spionase atau mata mata, " ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/12/2020) .

Kedubes Jerman di Jakarta mengakui ada staf diplomatiknya yang datang ke FPI Petamburan pada Jumat lalu. Menurut Kedubes tindakan itu inisiatif pribadi si diplomat dan bukan perintah resmi pemerintah Jerman.

Menurut Ridlwan, upaya diam diam diplomat Jerman itu sangat mencurigakan.

"Apalagi saat ini sedang ada kasus hukum yang dialami anggota FPI, tindakan diplomat Jerman itu janggal," ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI itu.

Ridlwan menjelaskan, diplomat sering digunakan sebagai cover atau kedok agen intelijen resmi bekerja. Hal itu lazim dilakukan oleh berbagai negara.

"Namun jika terbukti melakukan tindakan spionase secara terang-terangan, bisa diusir paksa, persona non grata, " tegasnya.

Hal itu sudah sesuai dengan pasal 3 Konvensi Jenewa yang mengatur hak hak dan kekebalan diplomatik.

"Seorang diplomat asing dilarang keras melakukan tindakan mata mata di negara tempat tugasnya. Menlu berhak mengusir diplomat itu, " kata Ridlwan.

Dia mencontohkan sebuah peristiwa tahun 1982. Saat itu oknum diplomat Rusia bernama Finenko tertangkap melakukan kegiatan spionase dengan membeli informasi pada oknum tentara bernama Susdaryanto.

"Mereka tertangkap satgas operasi Pantai Bakin dan Finenko langsung dipulangkan paksa, " katanya.

Ridlwan menilai tindakan kunjungan diam diam diplomat Jerman yang tidak diakui sebagai perintah resmi sudah cukup sebagai bukti.

"Kemlu RI bisa meminta identitas lengkap diplomat Jerman itu dan mendesak agar yang bersangkutan pulang ke Jerman, " jelasnya.

Foto kedatangan pegawai kedutaan Jerman di Markas FPI di sekitar Pertamburan viral di media sosial. Kedubes Jerman mengakui orang dalam fotoi itu adalah pegawainya.

PKS Minta Jokowi Rangkul FPI

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera baru-baru ini menyebut ada tiga tantangan yang harus segera diatasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat ini.

Pertama, kata Mardani, mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 yang sampai saat ini masih tinggi jumlah kasus positif. 

"Ini tidak bisa disiasati dengan marketing, pencitraan, dan cuman teriak-teriak. Dia harus betul-betul melangkah yang terorkestrasi dengan baik dari pusat sampai ke level RT," papar Mardani dalam akun Youtube Fraksi PKS, Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Menurut Mardani, kebijakan pemerintah pada saat ini lebih mementingkan persoalan ekonomi, dibanding memberikan perhatian lebih pada sektor kesehatan.

"Tidak ada ekonomi kita membaik, sebelum akar masalahnya Covid-19 ini selesai. Mudah-mudahan Menkes yang baru bisa bekerja keras, punya roadmap yang jelas untuk Covid-19," paparnya. 

Kemudian tantangan kedua, Mardani menyebut Presiden Jokowi dan jajarannya harus membangun kekuatan industri pangan dan energi di dalam negeri, di mana saat ini ada program food estate di Kalimantan. 

"Dulu ada proyek 1 juta hektar di periode sebelumnya, bablas. Sekarang lagi dicoba food estate, mudah-mudahan berhasil," ucap Mardani. 

Tantangan terakhir, kata Mardani, pemerintah jangan membuat umat Islam terpisah atau dibagi menjadi dua bagian, antara kelompok Islam politik yang radikal dan kelompok kultural. 

"Dirangkul, dialog dengan teman-teman FPI seperti juga dekat dengan teman-teman NU, Muhammadiyah. Dekat dengan siapapun, karena setiap orang punya hak untuk hidup di negeri ini," kata Mardani. 

"Semua tinggal diberikan koridornya, diberikan stimulannya, semuanya mencintai negeri ini sesuai dengan cara masing-masing tapi dengan koridor yang jelas dan tegas. Dan itu, perlu negara yang adil, yang hadir di tengah masyarakat," sambungnya.  

Sebagian artikel tayang di Kompas.com: Staf Kedubes Jerman Datangi FPI, Habiburokhman: Jangan Mau Diperalat