TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengucapkan selamat kepada PDIP yang berulang tahun ke-52.

"Terima kasih Pak Jokowi," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Untuk diketahui, Jokowi kini tidak lagi menjadi kader PDIP.

Puan tak merespons saat ditanya lebih lanjut mengenai status Jokowi yang sudah tidak menjadi kader PDIP.

"Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya pada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDIP," kata Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) telah secara resmi mengeluarkan surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai berlogo kepala banteng moncong putih.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada PDIP, Begini Bunyi Ucapannya

Tak hanya Jokowi, putra kandungnya yang juga merupakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan menantunya yakni Bobby Nasution juga dipecat dari barisan kader PDIP.

Surat pemecatan itu dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-Perjuangan Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin dalam video singkatnya.

Pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP tak terlepas dari renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP pada Pilpres dan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Namanya Disinggung dalam Sengketa Pilgub Jateng di MK, Jokowi: Saya Bukan Presiden

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pun mengungkapkan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi beserta keluarganya usai Pilpres dan Pilkada 2024. 

Pertama, karena PDIP memegang prinsip menghormati dan menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. 

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy, Senin (16/12/2024).

Deddy menambahkan, PDIP sebetulnya memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pelanggaran etik oleh kader-kader di internal partai setelah Pilpres 2024.