TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menyebut arah diplomasi Indonesia akan sejalan dengan program dan kebijakan era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan manusia dan swasembada sumber daya.

Ia menyatakan Indonesia mustahil untuk masuk dalam jajaran kepemimpinan dunia jika masih di cap sebagai negara lemah. 

Sehingga kemandirian dan kekuatan sumber daya manusia dijadikan prioritas era pemerintahan Presiden Prabowo agar Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata dari sisi kualitas manusia maupun ketahanan sumber daya.

Baca juga: Dicecar Komisi I DPR Soal Keikutsertaan Indonesia di BRICS, Apa Jawaban Menlu Sugiono?

“Untuk itu, diplomasi Indonesia akan diarahkan untuk mendukung realisasi dari program-program pemerintah di bidang peningkatan kualitas SDM dan investasi SDM,” kata Sugiono saat memberikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

Menurutnya sebuah negara baru bisa disegani jika rakyatnya makmur, cerdas dan sejahtera, serta ada keadilan di tengah-tengahnya. Investasi terhadap sumber daya manusia dianggap penting oleh pemerintahan Presiden Prabowo karena berkelindan dengan daya saing global.

Berkenaan dengan itu pula pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi satu contoh investasi terhadap kualitas manusia.

“Hal ini juga termasuk lewat pelaksanaan program MBG yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan investasi bagi manusia Indonesia,” kata Sugiono. 

Selain itu, swasembada pangan, kemandirian energi, pemenuhan kebutuhan air, serta memberdayakan ekonomi kreatif yang berlandaskan ekonomi hijau dan biru disebut jadi bagian dari upaya Indonesia menciptakan kedaulatan negara.

Seluruh kebijakan tersebut, yakni peran internasional dan pembangunan nasional akan dijalankan berbarengan dan seimbang.

Baca juga: Di Hadapan Komisi I DPR, Menlu Sugiono Beri Penjelasan Alasan Indonesia Bergabung dengan BRICS

“Bagi Indonesia, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perintah konstitusi,” katanya.