TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai koordinasi dalam pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 masih lemah. 

Hal tersebut diungkapkan Said dalam "Refleksi Tahun 2020 dan Tausiyah Kebangsaan Nahdlatul Ulama Memasuki Tahun 2021". 

"PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggulangi dan mengendalikan wabah Covid-19," ujar Said melalui keterangan tertulis, Selasa (29/12/2020).

Said menilai sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih.

Baca juga: Pemerintah Sudah Pastikan Dapat 330 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berbagai Merk

Bahkan dalam beberapa kasus, Said menilai masih ada unsur politik yang melatarbelakangi kebijakan antar elemen pemerintah. 

Padahal, menurut Said, keselamatan jiwa setiap penduduk merupakan prioritas utama di atas kepentingan politik apapun. 

"Kurva jumlah warga yang terpapar Covid-19 hingga saat ini masih terus meningkat. PBNU mengajak semua komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19," kata Said.

Meski begitu, PBNU memberikan penghargaan yang tinggi sekaligus mendukung Pemerintah dalam upaya melakukan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia. 

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga keamanan dan keselamatan nyawa warganya," tutur Said. 

Said berharap pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, Pemerintah melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan sangat baik secara konsisten, terutama dalam rangka memangkas ketimpangan. 

"Investasi yang digalakkan tidak boleh memperlebar jurang ketimpangan. Moderasi dalam bidang ekonomi harus menjadi perhatian Pemerintah. Bukan hanya moderasi dalam beragama saja, moderasi dalam ekonomi juga sangat penting," pungkas Said.