TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai pemerintah sudah tepat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pembubaran terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Sebab, ormas tersebut dinilai banyak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami hormati putusan pemerintah yang membubarkan FPI. Selama ini, kami melihat banyak kegiatan FPI yang cenderung menggangu Kamtibmas. Tentu itu akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan untuk membekukan FPI. Kami juga selama ini melihat izin operasional FPI sejak 2019 tidak diperpanjang  karena ada persyaratan pemerintah tidak dipenuhi," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, Rabu (30/12/2020).

Edi menilai keputusan ini juga membuat preseden agar masyarakat tidak membuat ormas yang bertentangan dengan aturan yang ada.

Baca juga: Polri: FPI Organisasi yang Dilarang, Segala Aktivitas dan Aturan Penggunaan Atribut Akan Ditegakkan

Dia menilai pemerintah sebagai representatif negara perlu memberikan pendidikan hukum.

"Yang pasti negara ini, kan negara hukum. Jika ada tindakan Ormas itu sulit  dikendalikan dan tindakanya cenderung meresahkan masyarakat dan kerap melakukan pelanggaran hukum, tentu keberadaan ormas yang bersangkutan tidak bisa ditoleransi," kata Edi.

Edi juga meminta Polri menjadikan SKB itu sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan di lapangan.

Dia mengharapkan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Idham Azis tidak ragu menegakkan hukum.

"Rakyat butuh keamanan dan kenyamanan. Keberadaan FPI selama ini juga kerap membuat ketakutan dan kekawatiran para insvestor berinvestasi di Indonesia. Kami melihat krputusan pemerintah sangat tepat. Kami yakin rakyat juga mendukungnya," tegas dia.