Hasilnya, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi, hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

"Dari hasil survei 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislatif," ujarnya.

Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol
dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol, dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

"Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu," ujarnya.

Baca juga: 11 Jaksa Siap Berebut Tempat Perkuat Bidang Penindakan KPK

Dari hasil survei ketika 1.225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini maka hasil nya tingkat keterpilihan parpol adalah sebagai berikut:

*PDI Perjuangan (17, 8%)
*Partai Golkar ( 15,2℅)
*Partai Demokrat (10,8%)
*PKB (8,8%)
*NasDem (8,1%)
*PKS (6,9%)
*Gerindra (6,6%)
*PSI (4,2%)
*PAN (3,1%)
*PPP (2,9 %)
*Hanura (1,6%)
Dan lainnya dibawah 0,5 persen

"Dari kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi- Maruf Amin memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra," kata Arifin.

Menurut responden Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, NasDem, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini.