Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, menginginkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 kini berbentuk tunai.

Perubahan kebijakan ini tak lepas dari kasus dugaan suap pengadaan bansos sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat Mensos lama, Juliari Peter Batubara.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera berkoordinasi dengan Risma terkait penyaluran bansos ini.

"Kami akan melanjutkan koordinasinya. Apalagi, Mensos yang baru, Bu Risma akan mengubah bentuk bantuan sosialnya jadi bantuan langsung tunai lewat PT Pos langsung ke penerimanya," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata lewat pesan singkat, Senin (4/1/2021).

Baca juga: 3 Jenis Bansos akan Disalurkan Mulai Hari Ini, Apa Saja?

KPK, kata Alex, berharap berharap perubahan skema bansos ini dapat tepat sasaran baik secara kualitas maupun penerimanya.

Hal ini mengingat, KPK menerima berbagai keluhan melalui aplikasi Jaga Bansos terkait pengelolaan bansos sembako.

Selain banyak masyarakat yang berhak namun tidak menerima, KPK juga menerima keluhan berkurangnya nilai sembako dari nilai yang ditetapkan pemerintah.

"Saya rasa sudah mengetahui bahwa kualitas sembako yang kemarin itu sudah komplain. Selain itu ada laporan nilainya tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah. Harapannya bansos tunai tidak ada pengurangan dari kualitas maupun target penerima bantuan sosial sendiri. Kami akan berkoordinasi dengan Kemensos," kata Alex.

"Kami akan berkomunikasi dengan Bu Risma agar program bansos untuk masyarakat terdampak covid itu baik dan dipastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke yang berhak tanpa ada pengurangan sedikit pun," imbuhnya.