TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ketum DPP LDII), Chriswanto Santoso mengatakan toleransi dapat menghindarkan diktator mayoritas atau tirani minoritas.

Ia berujar bangsa Indonesia memiliki tantangan berat dalam menjaga keutuhan wilayahnya, bukan terbatas pada persoalan pertahanan dan keamanan. 

Tapi juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di tengah keberagaman agama, budaya, dan ras, adalah tantangan bangsa Indonesia.

“Pada era modern terdapat beberapa contoh negara yang bubar karena tak bisa mempertahankan persatuan, kesatuan, dan keberagamannya, seperti Yugoslavia dan Uni Sovyet. Alhamdulillah, bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mampu menyatukan kebhinekaan bangsa Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Romo Benny : Hadang Radikalisme dengan Aktualisasi Pancasila

Chriswanto berpendapat sejak berdirinya negara Indonesia, para proklamator menyadari potensi tersebut.

Hal itu terbukti, sejak zaman penjajahan Belanda, perbedaan tersebut dieksploitasi untuk menaklukkan nusantara. 

"Sementara pada era Indonesia modern, tak bisa dipungkiri masih terdapat prilaku intoleransi antarpenganut agama,” lanjut Chriswanto.

Chriswanto mendukung moderasi beragama yang dikampanyekan Kementerian Agama sejak 2019.

“Bahkan jauh sebelumnya, sejak berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, toleransi menjadi perhatian Menteri Agama yang pertama H. Mohammad Rasjidi,” papar Chriswanto. 

Baca juga: Komitmen Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Melawan Segala Bentuk Intoleransi di Tanah Air

Toleransi penting dikembangkan agar tak ada mayoritas yang menjadi diktator dan minoritas yang menjadi tiran, pungkasnya. 

Demokrasi sebagai pilihan bangsa Indonesia, saat mendirikan negara ini, menurut Chriswanto, agar semua pihak bisa terakomodir.

“Demokrasi yang disepakati para pendiri bangsa, agar rakyat dapat merasakan keadilan dan tak ada penindasan satu sama lain,” ujarnya. 

Chriswanto mencatat, sejak Pemilu 2014 hingga 2019, bangsa Indonesia terpolarisasi. 

Bahkan, residu dari pesta demokrasi masih terasa hingga kini.