TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua.

"Jangan pernah takut akan isu pemekaran dan keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi.

Papua itu sudah final NKRI," katanya saat Webinar Series Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) bertema 'Potensi Positif Pemekaran Bagi Papua' di Jakarta belum lama ini.

Ia mempertanyakan, alasan munculnya ketakutan yang terjadi lantaran isu pemekaran ini.

"Kalau takut, berarti ada apa-apanya," kata Filep.

Filep meminta jangan ada diskriminasi, terutama bagi warga asli Papua.

"Masyarakat Papua adalah stakeholder utama yang harus diikuti kemauannya," tegasnya lagi.

Plt. Kasubdit Otonomi Khusus 1, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kuswanto menyatakan, pembangunan yang adil dan merata dalam pemekaran wilayah akan mencegah upaya disintegrasi.

Baca juga: Blok Wabu akan Digarap Antam, Anggota DPD Ingatkan Hak Orang Asli Papua

"Keberhasilan pembangunan juga menjadi tanggungjawab semua pihak di daerah. Pemekaran juga akan mampu mendemarjinalisasi masyarakat Papua jika dilakukan dengan baik," ucap Kuswanto.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang dilontarkan tokoh Papua, Paskalis Kossay yang dalam webinar ini menyampaikan analisisnya jika pemekaran akan dimanfaatkan sebagai isu politis dan dimanfaatkan oleh yang berideologi di luar Pancasila.

"Pemekaran lagi wilayah Papua bukan hal mayoritas yang saat ini diinginkan masyarakat Papua.

Kemedagri harus hati-hati memutuskan dan harus dipertimbangkan dengan benar soal pemekaran ini," ucap Paskalis.

Pamungkas, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan jika kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi konsern dalam isu pemekaran ini.

"Kedepankan dialog yang persuasif dalam isu ini," ujar Doli.