Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tubuh Tri Rismaharini mengalami perubahan drastis semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial pada Desember 2020 lalu.

Risma mengungkapkan, suaranya sampai habis karena terlalu banyak teriak.

Hal itu terbukti saat dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Pantauan Tribunnews di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, suara Risma memang terdengar serak dan sesekali tidak terdengar.

"Saya setiap hari suara saya sampai habis ini teman-teman mungkin kalau pengin nelan saya, saya ditelan karena setiap hari saya marah jadi makanya suara saya habis. Bukan karena apa-apa tapi saya teriak-teriak terus, mohon maaf teman-teman karena saya harus lakukan," ucap Risma.

Baca juga: Risma: Kemensos Fasilitasi Perekaman Data Kependudukan PPKS Tidak Hanya di Jakarta

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengaku untuk pertama kalinya tekanan darahnya tinggi hingga mencapai 170 mmHg.

Hal itu lantaran tugasnya sebagai Mensos tidaklah mudah.

Karena itu, Kemensos menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung untuk memantau anggaran kementeriannya.

Baca juga: Mensos Risma Paparkan Kendala Penyaluran Bansos di 2020 

"Saya kemarin sampai saya cek tekanan darah saya enggak pernah 170 pak, saya saya bilang saya pulang kepala saya panas sekali. Jadi sekali lagi saya mencoba bagaimana saya pun tidak bisa bergerak seenak saya," ucap Risma.

"Karena itu nanti saya akan setiap kali jalan saya sudah buat surat ke Kejaksaan Agung kepolisian KPK untuk mengawal kami," lanjut Risma.

Surati KPK, Kejagung, Polri, dan UI

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan telah berkirim surat kepada tiga aparat penegak hukum (APH) dan universitas guna memantau pengelolaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Tiga APH itu yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mabes Polri. Kemudian universitas yang dimaksud Risma ialah Universitas Indonesia (UI).

"Ke depan saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK kemudian ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri serta Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021).

Kehadiran Risma di markas lembaga antirasuah bertujuan untuk mengkoordinasikan seputar surat rekomendasi KPK terkait hasil kajian pengelolaan bansos yang telah disampaikan pada 3 Desember 2020 lalu.

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," tutur Risma.

Baca juga: Dalami Korupsi Bansos Covid-19 yang Jerat Juliari Batubara, KPK Geledah Dua Kantor Perusahaan

Dalam pertemuan ini, Risma bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango; serta Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

"Saya baru komunikasi dengan Pak Deputi, setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujarnya.

Dalam surat berisi rekomendasi kepada Kemensos, terdapat sejumlah poin catatan KPK terkait bansos. Berdasarkan kajian, ada beberapa permasalahan bansos yang dinilai perlu diperhatikan.

Salah satunya ialah akurasi data penerima bansos. Baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Risma terkait program-program di Kemensos. Tujuannya ialah agar program-program pengentasan masalah sosial bisa berjalan dengan baik.

"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, saat ini Kemensos menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pemberian bantuan. Namun, kata dia, sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tak semuanya punya NIK. Ini, jadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan itu.

Hal lainnya yang dibicarakan adalah terkait pengelolaan data penerima bansos.

"Karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya," katanya.

Selain itu, pembaharuan data penerima bansos juga disorot dalam pembahasan siang tadi. Ghufron mengatakan, Kemensos sudah melakukan sejumlah kerja sama dengan daerah dan perguruan tinggi serta masyarakat untuk terlibat memastikan data penerima bansos valid.

"Terakhir, beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integrasi dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial," ujar Ghufron.

"Jadi Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah masalah sosial, masalah masalah kemiskinan dan masalah masalah pengangguran lainnya," imbuhnya.