Selain Barang Bukti Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI, Ini yang Disampaikan Komnas HAM Pada Presiden
Insiden tersebut menunjukkan bahwa politik kekerasan sudah menghantui demokrasi di Indonesia.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tujuh Komisioner Komnas HAM menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Kamis, (14/1/2021).
Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyerahkan laporan serta barang bukti investigasi tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden adu tembak di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada 7 Desember 2020 lalu.
"Alhamdulillah tadi jam 10 pagi kami bertujuh, seluruh komisioner Komnas HAM, diterima bapak presiden untuk menyampaikan laporan lengkap 103 halaman lebih dengan dokumen-dokumen tambahan termasuk barang-barang bukti yang melengkapi laporan kami," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kamis, (14/1/2021).
Dalam pertemuan tersebut Taufan mengatakan bahwa pihaknya menyampakan kepada Presiden mengenai ancaman kekerasan pada ruang-ruang demokrasi.
Potensi ancaman kekerasan tersebut bahkan sudah disampaikan Komnas HAM sejak setahun lalu.
"Kami menjelaskan bahwa sejak tahun lalu Komnas HAM sudah menyampaikan suatu warning kepada seluruh elemen bangsa kita tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan yang sering kali masuk di dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita," dia.
Baca juga: Presiden Terima Langsung Hasil Laporan Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI dari Komnas HAM
Menurut dia, insiden adu tembak yang menewaskan 6 orang Laskar FPI pada 7 Desember lalu menurutnya merupakan rangkaian panjang.
Insiden tersebut menunjukkan bahwa politik kekerasan sudah menghantui demokrasi di Indonesia.
Komnas HAM meminta pemerintah untuk melakukan langkah sistematis dengan sejumlah elemen untuk menjaga demokrasi di Indonesia berlangsung damai tanpa kekerasan.
"Oleh karena itu kami sampaikan Komnas HAM sangat peduli dan berharap seluruh pihak, terutama pemerintah, memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen supaya demokrasi kita berjalan dengan penuh kedamaian tanpa ada langkah-langkah kekerasan," katanya.