TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program vaksinasi Covid-19 merupakan satu upaya kuat pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona.

Karenanya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong peran Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Terutama dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas).

Baca juga: Cerita Dokter Takut Jarum Suntik, Kumpulkan Keberanian Suntik Vaksin Covid-19 untuk Lindungi Diri

Babinsa dan Babinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi.

"Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Dari pemaparan para Panglima Kodam yang hadir, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di beberapa wilayah berjalan baik tanpa isu penolakan yang signifikan dari masyarakat.

Baca juga: Aksi Jemput Paksa Jenazah Pasien Covid-19 kembali Terjadi, Warga Nekat Serbu RSUD Probolinggo

Namun, masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Moeldoko menjelaskan, vaksin Sinovac telah melalui uji klinis dan mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan vaksin tersebut halal dan suci.

“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” katanya.

Baca juga: Update Covid-19 Global 19 Januari 2021: Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Lebih dari 96 Juta

Moeldoko pun tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, sebagai satuan teritorial, Kodam memiliki peran sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan, pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat.

Karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah teritorial masing-masing.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan, di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19.

Terlebih, Kodam Jaya telah menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 sebelum pelaksanaan, meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin.

“Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” jelas Dudung.

Baca juga: Potret Pelanggar Protokol Kesehatan di Tangsel Kena Sanksi Sosial, Ziarah ke Makam Korban Covid-19

Sedangkan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19.

“Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin,” kata Nugroho Budi Wiryanto.

Sementara itu, Panglima Kodam 19 Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan, masyarakat Papua menerima program vaksinasi, meskipun masih ada segelintir kelompok yang melakukan penolakan.

Yogo pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus menyosialisasikan vaksinasi ke masyarakat dan kepada tokoh masyarakat yang masih menolak vaksin.

“Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Yogo.