Calon Kapolri Listyo Sigit Janjikan Masyarakat Bisa Akses Pelayanan Polri Semudah Pesan Pizza
Listyo Sigit akan benahi pelayanan darurat dan janjikan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan piza.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada Rabu (20/1/2021).
Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, Listyo Sigit mengatakan, akan mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat.
Caranya dengan melakukan penataan layanan darurat atau Hotline.
Nantinya, akan ada pemberlakuan nomor tunggal secara nasional.
Hal tersebut bertujuan agar Polri bisa merespon cepat aduan masyarakat.
Baca juga: Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal Anggota yang Terlibat Peredaran Narkoba: Pecat dan Pidanakan
Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Bakal Berantas Kelompok Siapapun yang Coba Mengubah NKRI
"Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucap Listyo.
Nomor tunggal ini nantinya akan disambungkan ke sistem panic button dengan mobil-mobil patroli yang ada.
Sehingga, anggota yang berada di lokasi terdekat dengan lokasi pengaduan bisa segera datang.
"Ini adalah bentuk respon cepat dari Polri kepada masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri," terang Listyo.
Baca juga: Jika Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri, akan Libatkan Mantan Napi Teroris Cegah Radikalisme
Baca juga: Calon Kapolri Listyo : Polisi Tak Perlu Proses Kasus Seperti Nenek Minah dan Anak Laporkan Ibunya
Prosesnya akan dilakukan secara bertahap, meliputi dukungan penguatan peralatan yang sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah.
Di antaranya di daerah rawan konflik, daerah bencana, kepulauan, dan daerah perbatasan.
Daerah tersebut tentunya membutuhkan sarana dan prasarana berbeda dibanding daerah lain yang tergolong aman.
Listyo kembali menambahkan, proses pengadaan infrastruktur dan sistem teknologi artificial intelligence, akan dilaksanakan secara transparan untuk menampilkan produk yang berkualitas.
Selain itu pengadaannya harus berbasis kebutuhan dan tentunya mengutamakan produk dalam negeri.
Bertujuan agar bisa mendorong industri-industri yang ada di dalam negeri bisa terus tumbuh.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.