TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut banjir di sejumlah daerah Kalimantan Selatan disebabkan curah hujan tinggi. 

"Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini," tutur Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi penyebab banjir Kalsel dan dibenarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mengelitik akal sehat. 

"Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya," papar Irwan. 

Ia menyebut, lokasi banjir di Kalsel berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, dari hulu sampai hilir semuanya terendam.

"Di hulu DAS Barito yaitu Sub DAS Tabalong, Sub DAS Balangan, sub DAS Barabai, sub DAS Riam Kiwa semuanya mengalami banjir," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu. 

"Bukankah di hulu dan tengah DAS Barito ini sebagian kritis, karena pembukaan dan pemanfaatan lahan oleh pertambangan dan perkebunan terutama di Tabalong, Balangan dan Riam Kiwa," sambungnya. 

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke depan dapat tegas memperhatikan aspek dan analisi kebencaan dalam mendorong masuknya investasi. 

"Pemerintah wajib mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini sudah ramah terhadap alam dan lingkungan," kata legislator asal Kalimantan Timur itu. 

"Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan," sambung Irwan

Baca juga: Brimob Polda Kalsel Turun Tangan Bantu Evakuasi Korban dan Barang Terdampak Banjir

Baca juga: Alumni Akpol Tahun 2000 Berikan Dana Bantuan untuk Korban Banjir di Kalsel 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut banjir yang terjadi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat 15 Januari lalu tergolong sangat besar dalam 50 tahun terakhir. 

Hal itu diungkapkan Presiden saat meninjau jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalsel pada Senin, (18/1/2021). 

"Hari ini saya meninjau banjir ke provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan," kata Presiden. 

Menurut Jokowi, banjir disebabkan curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut turut, yang mengakibatkan Sungai Barito meluap dan merendam sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel. 

"Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang menguap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.