Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Siswi Non Muslim di Padang Diwajibkan Pakai Jilbab Dinilai Langgar Nilai Kebangsaan

Sikapi video viral di SMK Negeri 2 Padang, Bamusi sebut harusnya sekolah jadi wahana reproduksi nilai-nilai empat pilar kebangsaan.

Siswi Non Muslim di Padang Diwajibkan Pakai Jilbab Dinilai Langgar Nilai Kebangsaan
theeducatoronline.com
Ilustrasi kelas di sekolah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar video yang menampilkan adu argumen antara orangtua siswi dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang menjadi viral di media sosial.

Video berdurasi 15 menit 24 detik yang ditemukan di media sosial Facebook itu memperlihatkan adu argumen terkait kewajiban siswi untuk mengenakan jilbab.

Diduga, orangtua murid yang berdebat itu dari non muslim.

Menyikapi video yang viral tersebut, Sekretaris Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan milik negara, yang  tidak sepatutnya membuat aturan tersebut.

Sekolah negeri, sambung Gus Falah, seharusnya menjadi wahana reproduksi nilai-nilai empat pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI.

"Salah satu esensi dari empat pilar kebangsaan kita adalah toleransi terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama dan budaya. Ketika sebuah sekolah milik negara melakukan penyamaan paksa, maka hal itu merupakan wujud intoleransi yang melanggar empat pilar kebangsaan kita," kata Gus Falah dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2020).

PP Bamusi Gus Falah
Sekretaris Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) 

Baca juga: KPAI Minta Disdik Sumbar Periksa Kepala SMKN 2 Padang yang Mewajibkan Siswi Non Muslim Pakai Jilbab

Gus Falah, yang juga Bendahara PBNU ini menegaskan kewajiban di sekolah negeri tersebut berpotensi menjadi tempat bertumbuhnya intoleransi.

Bamusi menilai, seluruh sekolah negeri harus menjadi pemantik semangat toleransi dan multikulturalisme.

"Seluruh pihak terkait dan berwenang, baik Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan di daerah harus melakukan koreksi total terhadap aturan intoleran di SMKN 2 Padang, maupun di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Jangan ada lagi intoleransi muncul dari lembaga pendidikan milik negara, yang seharusnya menjadi wadah internalisasi nilai-nilai kebangsaan," ujar Gus Falah.

Kepala Sekolah Minta Maaf

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas