Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wantimpres: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Bukti Negara Pro Keberagaman dan Kebhinekaan

Sidarto mengatakan, dengan ditunjuknya Listyo Sigit Prabowo, berarti sudah ada dua Kapolri yang berasal dari kalangan Nasrani.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Wantimpres: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Bukti Negara Pro Keberagaman dan Kebhinekaan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menyambut baik penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Sidarto mengatakan, dengan ditunjuknya Listyo Sigit Prabowo, berarti sudah ada dua Kapolri yang berasal dari kalangan Nasrani.

Pertama, Jendral Polisi Widodo Budidarmo yang menjabat Kapolri pada 1974 - 1978. Kemudian Listyo Sigit Prabowo yang akan menggantikan Jendral Polisi Idham Aziz.

"Ini saya tangkap sebagai suatu sikap presiden bahwa negara kita adalah negara yang pro keberagaman, pro kebhinekaan," ucap Sidarto dalam sesi wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: DPR Serahkan Surat Hasil Persetujuan Listyo Sigit Sebagai Kapolri ke Presiden

Penunjukan Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri merupakan bukti kuat bahwa negara mengutamakan mereka yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk menempati suatu jabatan.

Baca juga: Ketua MPR : Kapolri Baru Harus Jadi Aparat Penegak Hukum yang Independen, Netral dan Tegas

"Siapapun yang punya integritas dan kapasitas, dia berhak untuk diangkat. Tanpa memandang suku, agama, atau apapun," ujar Sidarto.

Berita Rekomendasi

"Idham Azis dulu dari Bugis. Sekarang Sigit dari Maluku kalau tidak salah. Bagi saya tidak masalah," sambung dia.

Sidarto berharap, saat Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat Kapolri, jajaran kepolisian RI nantinya dapat lebih menjunjung tinggi keadilan.

Penegakan hukum, lanjut Sidarto, tidak boleh lunak ke atas tapi keras ke bawah.

"Saya harapkan, saat beliau menjabat sebagai Kapolri betul-betul, polisi tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga menjunjung tinggi perikeadilan. Jangan melunak ke atas tapi keras ke bawah. Itu yang penting," kata Sidarto.

Diharapkan performa Instansi Polri nantinya tidak akan kalah greget dari Kejaksaan Agung RI dan KPK.

"Kita harapkan supaya ada greget. Jangan kalah sama Kejagung dan KPK untuk memberantas yang di atas. Tapi penegakan hukum di kalangan rakyat kecil lebih manusiawi," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas