SIDARTO Danusubroto (85), mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meyakini pada 2021 ini kondisi perekonomian Indonesia makin membaik dan sejumlah investor besar, di antaranya produsen mobil listrik, telah masuk ke Indonesia.

Ia juga memuji langkah berani Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

Sidarto pernah meniti karier di Polri, terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat periode 1988 - 1991.

Sebelumnya ia menjawab Kapolda Sumbagsel pada 1986-1988.

Berikut petikan wawancara eksklusif Tribun Network dengan mantan Ketua MPR tersebut.

Anda seorang purnawirawan perwira tinggi (Inspektur Jenderal) Polri. DPR meloloskan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Bagaimana komentar Anda?

Pada masa lalu Polri pernah dipimpin oleh seorang beragama Nasrani yaitu Pak Widodo Budidarmo. Waktu beliau Kapolri, saya Kadispen (Kepala Dinas Penerangan) Polri. Sekarang Pak Listyo Sigit juga Nasrani.

Ini saya tangkap sebagai suatu sikap Presiden, bahwa negara kita adalah negara yang pro-keberagaman, pro-kebhinekaan.

Siapapun yang punya integritas dan kapasitas, dia berhak untuk diangkat, tanpa memandang suku, agama, atau apapun.

Idham Azis dari Sulawesi, Sekarang Sigit kelahiran Maluku, bagi saya tidak masalah. Saya harapkan, saat beliau (Listyo Sigit) menjabat sebagai Kapolri, polisi tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga menjunjung tinggi perikeadilan.

Jangan melunak ke atas tapi keras ke bawah. Itu yang penting.

Selama 56 tahun Anda tidak pernah berhenti berkarya, mengalami tiga periode pemerintahan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bisa ceritakan masa-masa yang paling Anda kenang?

Baca juga: Presiden Jokowi, Komjen Listyo Sigit dan Konsistensi Negara Pancasila

Saya mengalami masa era Bung Karno waktu di kepolisian. Bahkan pernah jadi ajudan beliau. Saya tangkap idealisme Bung Karno.

Bagaimana beliau melarang HPH, bagaimana sumber daya alam itu tak tersentuh orang asing.