Kepercayaan tinggi kepada KPK merupakan hasil dari kinerja KPK itu sendiri. “Harapan kita semua adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi ini bisa benar-benar berjalan. Jadi, bukan hanya penindakannya tapi pencegahannya. Kita harus konsisten dengan aturan yang dibuat bisa dilaksanakan, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi," ujar politisi PDIP Masinton Pasaribu di acara diskusi ini.

Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH selaku Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 berpendapat, sejauh ini dengan KPK saat ini itu bagus ya, hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka.

"Bahkan, waktu itu saya berharap ya, berharap kasus-kasus yang agak complicated artinya yang ada di kejaksaan, di polisi terusnya bersinergi gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh satu,” kata Yenti.

Selain kepercayaan yang tinggi, KPK juga mendapatkan apresiasi dalam urusan transparansi.

"KPK menempati urutan pertama yang paling banyak disebut oleh masyarakat (19,7%). TNI berada di peringkat kedua (7,1%), dan presiden berada di urutan 7 setara dengan MPR dengan persentase 0.9%." ujar Kunto.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang.

“KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, itu aja kalau ada OTT baru kemudian berbicara ke publik, tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik. Teman-teman media ini mungkin bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan dan lainnya,” tutur Hensat.

Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diringin oleh harapan yang tinggi pula. KPK yang lebih tegas (11%), hukuman lebih berat (10,4%) dan kinerja ditingkatkan (9,5%) merupakan 3 harapan yang paling banyak disebut oleh masyarakat.

"Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK, namun KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia." Kunto mengakhiri.

Survei Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia diselenggarakan Lembaga survei KedaiKOPI selama periode 4-11 Januari 2021 di 34 provinsi seluruh Indonesia secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan.

Jumlah responden sebanyak 2000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.