Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Sengketa Pilgub Sumbar: Pemohon Ungkap Perasaan Saat Dijadikan Tersangka Jelang Pemungutan Suara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilkda Sumatera Barat, Selasa (26/1/2021).

Sengketa Pilgub Sumbar: Pemohon Ungkap Perasaan Saat Dijadikan Tersangka Jelang Pemungutan Suara
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilkda Sumatera Barat, Selasa (26/1/2021).

Dalam kesempatan tersebut calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi selaku Pemohon Prinsipal mengaku tidak menyangka dirinya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pemilu oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu lima hari menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak yakni pada 4 Desember 2020 lalu.

Akibatnya, pemberitaan negatif tentang dirinya tersebar secara masif baik melalui media sosial maupun media online, cetak, elektronik.

Baca juga: Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada, MK Diharapkan Tidak Cuma Periksa Variabel Perselisihan Angka

Baginya, penetapan tersangka itu meruntuhkan kepercayaan para pemilihnya dan rakyat Sumatera Barat yang telah dibangun selama 16 tahun berkarir di bidang politik.

"Penetapan tersangka ini sungguh menyaktikan bagi kami," kata Mulyadi di hadapan Majelis Hakim Konstitusi secara virtual saat sidang Pendahuluan PHPU dengan agenda Pembacaan Permohonan pada Selasa (26/1/2021).

Selain itu, di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, ia juga mengungkapkan dirinya merasa dizalimi.

Baca juga: Ketika Ketua MK Tegur Pengunjung Sidang Sengketa Pilkada Via Daring Untuk Tidak Merokok

Tak hanya itu, ia juga merasa diperlakukan semena-mena tanpa mempertimbangkan pengorbanan yang telah dilakukannya selama ini dalam gelaran tersebut.

"Bahwa kami telah dizalimi, diperlakukan semena-mena, tanpa mempertimbangkan pengorbanan kami dalam proses yang cukup panjang yang telah kami siapkan bertahun-tahun, bahkan kami dengan sukarela melepaskan jabatan kami sebagai anggota DPRD yang masih berlangsung sampai tahun keempat," kata Mulyadi.

Diberitakan sebelumya, di sidang yang sama kuasa hukum Mulyadi, Veri Junaidi, telah memaparkan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dialami oleh kliennya dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat.

Baca juga: Sengketa Pilbup Padang Pariaman: Pemohon Dalilkan Keberpihakan KPU dan Bawaslu Terhadap Petahana

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas