Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Suap di MA

Penyuap Nurhadi Bantah Dakwaan Jaksa KPK, Sebut 21 Transaksi Tak Terkait Suap

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto membantah dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Penyuap Nurhadi Bantah Dakwaan Jaksa KPK, Sebut 21 Transaksi Tak Terkait Suap
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Ilustrasi sidang kasus suap di MA. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto membantah dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Melalui kuasa hukumnya, Sumiardi, Hiendra keberatan telah menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebanyak Rp45,7 miliar.

Baca juga: Terungkap di Pengadilan, Aliran Suap Rp 45,7 M dari Dirut PT MIT ke Eks Sekretaris MA Nurhadi

"Setelah membaca surat dakwaan, kami tidak menemukan penjelasan lebih lanjut atau keterangan penuntut umum yang khusus menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut," ucap Sumiardi dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Sumiardi menyebut 21 transaksi pengiriman duit yang dibeberkan jaksa bukan pemberian suap berkaitan dengan putusan peninjauan kembali (PK) antara PT MIT dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau gugatan Hiendra dengan Azhar Umar. 

Katanya, duit itu diterima menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, berkaitan dengan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Baca juga: Direktur PT MIT Didakwa Suap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Rp45,7 Miliar Guna Pengurusan 2 Perkara

"Penerimaan yang diterima oleh Rezky Herbiyono sebanyak 21 transaksi dilakukan setelah adanya putusan peninjauan kembali. Sehingga, dapat dipastikan pemberian tersebut bukanlah diperuntukkan sebagai biaya pengurusan perkara, melainkan untuk bisnis pembangunan PLTMH," jelasnya.

Sumiardi mengatakan, Hiendra dijadikan kambing hitam oleh KPK untuk menjerat Nurhadi. Ia menilai dakwaan jaksa KPK tidak benar.

"Adanya fakta demikian memperkuat dalil kami bahwa dalam perkara a quo terdakwa hanya dijadikan kambing hitam oleh KPK untuk menjerat Nurhadi. Sebab, transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya putusan PK masih saja diperlihatkan KPK yang mencari celah agar supaya konstruksi kebohongan terlihat sempurna," kata dia.

Tim pengacara Hiendra juga membantah meminta bantuan Nurhadi untuk mengurus perkaranya. Soalnya, Nurhadi tidak punya wewenang atas perkaranya.

Baca juga: Menantu Nurhadi Masih Positif COVID-19, Sidang Suap dan Gratifikasi di MA Kembali Ditunda

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas