TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengaku belum menemukan alasan kuat dibalik partai politik yang mendorong tak adanya Pilkada 2022 dan 2023. 

Adi menilai tak ada alasan yang jelas dari parpol yang cenderung menginginkan adanya Pilkada Serentak 2024.

"Kan tidak ada argumen yang kuat sebenarnya mengapa 2022 dan 2023 ini ditiadakan. Alasan efisiensi tidak bisa menjawab itu," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (28/1/2021). 

"Saya belum nemu gitu alasan solid atau kuat apa yang kemudian membuat partai itu tidak mau mengadakan Pilkada 2022 dan 2023. Nggak ada alasan yang membuat kita bisa menerima dengan baik, baik alasan demokrasi maupun alasan pemulihan ekonomi," imbuhnya. 

Baca juga: Fraksi PPP Inginkan Pilkada Serentak Nasional Digelar 2024

Baca juga: PDIP : Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan

Adi pun meminta pemerintah untuk konsisten.

Dia merujuk pada Pilkada 2020 yang tetap dipaksakan sebagai upaya meningkatkan stimulus perekonomian Indonesia yang terdampak Covid-19. 

Menurutnya, Pilkada 2022 dan 2023 justru dapat menjadi momen yang tepat dalam menggenjot laju ekonomi yang hingga saat ini masih terseok-seok akibat Covid-19. 

"Karena kan kalau ada pilkada 2022 dan 2023, ini kan ekonomi di daerah yang ada pilkada berdenyut, terutama kelas ekonomi menengah ke bawah," jelasnya. 

"Kan kalau Pilkada itu banyak relawan, tim sukses, mencetak atribut, baliho, itu kan semua bergerak. Akan banyak orang yang tersedot tenaganya untuk bekerja politik dan itu akan perlahan membangkitkan ekonomi," imbuh Adi.