Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Kursi Komisioner Ombudsman Mendapat Sorotan 

Tak adanya keterwakilan perempuan di 9 nama komisioner Ombudsman dinilai bisa abaikan kepentingan perempuan terhadap layanan publik.

Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Kursi Komisioner Ombudsman Mendapat Sorotan 
IST
Ombudsman RI Logo2 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI telah memilih dan menetapkan sembilan nama komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026 dalam rapat musyawarah mufakat.

Tak ada keterwakilan perempuan dalam komisioner ORI kali ini. 

Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti mengaku prihatin atas absennya keterwakilan perempuan dalam lembaga ORI. 

Menurut Lena absennya keterwakilan perempuan dapat berimbas pada terabaikannya kepentingan dan kebutuhan perempuan

"ORI merupakan Lembaga yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara, pemerintah pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Swasta maupun perseorangan. Absennya keterwakilan perempuan dalam ORI dapat berakibat pada terabaikannya kepentingan dan kebutuhan perempuan terhadap layanan publik," ujar Lena, dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021). 

Baca juga: Komisi II DPR Tetapkan 9 Nama Komisioner Ombudsman RI 2021-2026

Lena juga menyinggung sistem rekruitmen jabatan publik, sejak pembentukan tim seleksi, tahapan seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan, sampai saat ini belum secara tegas menjamin keterwakilan perempuan.

Bagi MPI, absennya keterwakilan perempuan dalam ORI dapat menjadi pelajaran yang mahal bagi gerakan perempuan.

Sebab dapat menghambat upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs).

Oleh karenanya, Lena meminta sejumlah hal untuk mencegah terulangnya kejadian absennya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik. 

"Pertama, Presiden diminta menerbitkan peraturan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam semua sistem rekruitmen jabatan publik termasuk dan tidak terbatas pada keterwakilan perempuan dalam panitia seleksi, dan keterwakilan perempuan di setiap tahap seleksi," kata dia. 

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas