TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan narkoba dibuat matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19.

Saat menerima Audiensi Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose di kantor Kemendagri Jakarta, ia menyarankan agar penanganan narkoba dibuat matriks zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau yang kriterianya ditentukan oleh BNN.

“Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” kata Mendagri dalam keterangannya, Kamis (28/1/21).

Dengan pemetaan yang lebih jelas, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah.

Terutama terkait program yang dicanangkan untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan Narkoba.

Sementara itu, Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut.

“Peran dari Kemendagri adalah untuk memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah supaya mereka mengambil peran sesuai tugasnya, seperti memasukkan program dan anggaran dalam APBD mereka,” kata Tito.

Baca juga: BNN Ringkus Sindikat Penyelundupan 211 Kg Sabu di Sumsel dan Aceh

“Dengan demikian program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN,” lanjutnya.

Eks Kapolri itu mengatakan, agar setiap program berjalan efektif dan sistematis, setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan Narkoba,termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD.

Setelah ada grand design akan dilakukan dengan kementerian/ lembaga terkait untuk melakukan peluncuran program untuk diimplementasikan oleh masing-masing kepala daerah.

“Kami akan mengawasi bahwa program itu betul-betul ada anggarannya. Dengan demikian, kita harapkan program penanganan narkoba dengan leading sectornya dari BNN itu menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh prinsipnya,” ujarnya.

Mendagri mengatakan masalah narkoba adalah masalah yang sangat serius secara nasional maupun global.

Oleh karenanya, ia menilai, diperlukan langkah dan program komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah di setiap tingkatan untuk mengatasi persoalan narkoba secara serius pula.

“Pendapat saya, ini masalah nasional dan juga masalah global. Bahkan di tingkat nasional, kalau kita lihat di penjara-penjara, sebagian tahanannya adalah tahanan narkoba. Itu menunjukkan bahwa prevalensi kasus narkoba kita ini sangat tinggi, baik pengedar maupun pengguna,” kata Mendagri Tito.