TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengusulkan ambang batas presiden atau presidential threshold agar menjadi nol persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan hal itu diperlukan untuk memenuhi prinsip keadilan politik bagi Indonesia ke depannya. 

Karenanya, untuk pilpres, Herzaky mengatakan Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Dengan demikian, masyarakat bakal memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin. Semakin banyak pilihan calon pemimpin, bakal semakin baik untuk demokrasi dan negeri ini," ujar Herzaky, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (29/1/2021). 

Baca juga: Pemilu 2024, Legislator PKB Sarankan Pilpres Digelar Usai Pileg

Tak hanya itu, Herzaky menuturkan bahwa partainya enggan polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat pada tahun 2014 dan 2019 kembali terulang. 

Memang rekonsiliasi di tingkat elit sudah dilakukan pasca Pilpres.

Akan tetapi, kata dia, luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, sudah terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan. 

"Mengentalnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada tahun 2014 dan 2019, bisa dicegah untuk kembali terjadi di tahun 2024," kata dia. 

"Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak sehat untuk demokrasi Indonesia. Sangatlah jahat jika ada pihak-pihak yang memilih mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata," imbuh Herzaky. 

Baca juga: Tolak Pilkada Bersamaan Pilpres 2024, Mardani Ali Sera Beri Penjelasan

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan sikap Partai Demokrat sesuai dengan arahan  Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono.

Bahwa kalau politik pecah belah, polarisasi, dan politik identitas yang dipilih oleh beberapa pihak demi mempertahankan kekuasaan, bukanlah jalan politik Partai Demokrat. 

"Bagi Ketum AHY, keutuhan bangsa ini terlalu besar untuk dipertaruhkan kalau sekedar demi mengejar kekuasaan, kami malah mengikuti jalan pihak-pihak yang menggunakan politik polarisasi dan politik identitas. Demokrat konsisten memilih jalan tengah, nasionalis relijius, berdasarkan Pancasila, untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara ini," ungkapnya. 

"Karena itulah, Partai Demokrat berharap parpol-parpol lain yang benar-benar pro demokrasi dan pro rakyat, sama-sama berusaha memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini," pungkas Herzaky.