TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Institute Soekarno Hatta, Hatta Taliwang mengatakan, upaya penguatan Good Corporate Governance (GCG) Pertamina melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum, bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan juga check and balances BUMN tersebut.

Menurut Hatta, muaranya, hal itu tentu akan meningkatkan pula kepercayaan publik dan daya saing.

"Semua berujung pada kepercayaan publik. Bahwa Pertamina bekerja dengan baik sesuai koridor hukum dan tupoksi," kata Hatta, Sabtu (30/1/2021).

Untuk itulah Hatta menegaskan, bahwa kerja sama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum sangat positif.

Kepercayaan publik bisa meningkat, karena dalam situasi penuh gonjang-ganjing korupsi, seluruh kebijakan dan keputusan Pertamina memiliki payung hukum.

Baca juga: Program Langit Biru Pertamina Ajak Masyarakat Gunakan BBM dengan Kadar RON Lebih Tinggi

"Melalui kerja sama dengan penegak hukum tentu ada yang menasihati, mengawasi, mengontrol, dan memberi warning supaya kebijakan Pertamina tidak ke luar dari jalur hukum. Tentu itu bagus, untuk mengamankan institusi dan keuangan Negara. Yang penting, jangan ada kolusi," urai Hatta.

Selain meningkatkan kepercayaan publik, lanjut Hatta, kerja sama dengan lembaga penegak hukum juga bisa meningkatkan daya saing BUMN energi tersebut. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

"Pihak luar negeri, termasuk supplier dan industri, juga akan menilai baik, karena Pertamina diawasi, dikontrol, dan dipagari banyak institusi penegak hukum. Jadi, mereka juga akan menilai positif. Dan ini berkaitan dengan kinerja dan tingkat kepercayaan luar negeri," kata dia.

Bahkan, tidak hanya Pertamina. Institusi lain yang juga berhubungan dengan keuangan strategis pada BUMN lain yang jadi sorotan publik, seharusnya juga bekerja sama dengan penegak hukum.

Baca juga: Jenazah Captain Afwan Dimakamkan, Tangis Keluarga Pecah: Kami Kehilangan Orang yang Kami Banggakan

"Jadi untuk hal ini, Pertamina bisa menjadi contoh dan teladan," imbuhnya.

Dalam upaya penguatan GCG, Pertamina memang fokus untuk menggandeng beberapa lembaga penegak hukum. Minggu ini, BUMN tersebut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, Pertamina juga berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung RI.

Kerja sama tersebut, merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.