KNPI Tolak Dikaitkan dengan Laporan ke Abu Janda
Ketua DPP KNPI Kaka Hanifah menolak dengan tegas dikaitkan dengan kegiatan pelaporan terhadap Permadi alias Abu Janda.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi tindakan yang telah dilakukan oleh Saudara Haris Pertama yang telah mencatut nama sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan melakukan pelaporan terhadap Permadi alias Abu Janda, DPP KNPI menolak dengan tegas dikaitkan dengan kegiatan pelaporan tersebut.
“Kami tegas menolak setiap bentuk rasisme yang terjadi di negara ini oleh siapapun juga. Akan tetapi ranah kami di kepemudaan bukan dengan pansos lapor sana sini ke pihak tertentu untuk menggali keuntungan pribadi. Posisi kami di KNPI adalah terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi penolakan terhadap segala macam bentuk rasisme kepada masyarakat,“ ujar Kaka Hanifah, Ketua DPP KNPI melalui keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).
Baca juga: PKB Usul Pemerintah dan DPR Buat Peraturan Khusus Buzzer
Dari Raffi Ahmad, pengusaha properti sampai influencer semua diaporkan ke polisi.
"KNPI sangat dirugikan karena pencatutan di berbagai media sebagai Ketua Umum DPP KNPI untuk urusan pansos seperti ini,” tegas Kaka.
KNPI, lanjut Kaka, tegas menolak setiap bentuk rasisme, tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Dan kita yakin Polri yang telah dipimpin oleh Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan bekerja secara profesional.” ujar Kaka.
Baca juga: KNPI Sebut Abu Janda Sebagai Musuh Negara dan Sampah Masyarakat
Kaka menyatakan seluruh Organisasi kepemudaan, terutama yang besar seperti dari cipayung dan KBNU semua bernaung di bawah KNPI kepemimpinan Noer Fajrieansyah.
“Sebagai perwakilan pemuda dari unsur KBNU (Keluarga Besar NU) saya menolak tegas klaim asal-asalan saudara Haris yang menyatakan KBNU bernaung dibawah kepemimpinan dia. Semua OKP KBNU solid dibawah kepemimpinan Noer Fajrieansyah” tegas Kaka.
“Ketua Umum DPP KNPI yang sah dipilih di kongres lanjutan bogor pada 6 januari 2019 dan diakui oleh pemerintah dengan SK Kemenkumham adalah Noer Fajrieansyah” ujar Kaka.
Kaka menyatakan DPP KNPI sebagai mitra pemerintah tugas utamanya adalah terjun ke masyarakat untuk memulihkan kembali perekonomian dengan membangun SDM pemuda dan turut serta langsung dalam mencegah pandemi Covid-19 melalui berbagai program bantuan sosial dan sosialisasi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19.
Baca juga: PKB Sebut Sikap Abu Janda Sangat Tidak NU
Kaka menegaskan kepada Haris Pertama untuk segera insyaf dan berhenti menggunakan nama DPP KNPI.
“Kalau saudara haris mau pansos dan eksis di publik, pakai nama Organisasi sendiri jangan gunakan nama DPP KNPI, karena akan ada konsekuensi hukumnya bila mencatut nama organisasi sembarangan” tegas Kaka.
Di laih pihak, Zainal Rangkuti ketua Crisis Centre DPP KNPI menyatakan ia telah menerima berbagai laporan pemerasan yang telah dilakukan menggunakan nama KNPI.
“Dari artis, influencer hingga pengusaha memberikan laporan kepada kami atas pemerasan dengan motif melakukan demo atau pelaporan ke polisi. Ini sangat merugikan nama baik DPP KNPI karena selama ini lebih banyak fokus ke kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat," ujar Zainal.